Penolak Vaksin Tinggi, Burhanuddin Minta Pemerintah Ajak Prabowo serta HRS: Jangan Hanya Raffi Ahmad

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memberikan masukan kepada pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Burhanuddin meminta pemerintah melibatkan banyak pihak untuk mensukseskan vaksinasi.

Dikatakannya, tidak ada salahnya untuk mengajak figur-figur berpengaruh di Tanah Air, mulai dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Muhammad Rizieq Shihab.

Baca juga: Jokowi Divaksin Covid-19 Tak Buat Masyarakat Antusias, Hasil Survei Hanya Menurunkan 2 Persen

Baca juga: 64 Persen Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia Alami Efek dari Rasa Cemas, Muntah hingga Pingsan

Saran tersebut disampaikan Burhanuddin menyusul rendahnya kesedian masyarakat untuk mennerima vaksin, dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Senin (22/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa semua persoalan di Indonesia tidak bisa terlepaskan dari situasi politik, tidak terkecuali masalah Covid-19 dan vaksinasi.

Bahkan menurutnya, kondisi Pilpres 2019 masih saja terbawa dan juga memberikan pengaruh hingga sekarang ini.

"Sekarang kita hidup di masa yang terpolarisasi secara politik dan bukan hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat, di Brasil, itu Covid-19 diframe secara vertikal," ujar Burhanuddin.

"Dan persoalan ini bukan semata-mata isu teknis kesehatan, tetapi juga isu politik, isu sosial budaya dan isu agama," imbuhnya.

Maka dari itu, Burhanuddin meminta pemerintah bisa jeli dalam menyikapi kondisi yang terjadi sekarang ini, bukan hanya politik, melainkan juga sosial budaya dan agama.

Ia menyarankan supaya pemerintah bukan hanya melibatkan seorang publik figur seperti Raffi Ahmad, melainkan juga para tokoh politik dan agama. 

Baca juga: Ini 5 Hal yang Wajib Diketahui soal Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia, Daftar Lewat 2 Cara Ini

"Jadi bukan Raffi Ahmad yang diajak vaksinasi, tetapi Kiai Maruf Amin, Ketua MUI, Pak Prabowo, Mas Sandi, Mas Anies, semuanya harus diajak," harapnya.

"Poin saya, di survei itu ada pertanyaan Pilpres 2019 memilih siapa, kemudian kita bikin analisis bivarian sama multivarian, di situ akan ketahuan efek Pilpres 2019 terkait kesediaan melakukan vaksinasi," jelas Burhanuddin.

"Pada titik itu, saya menyarankan bukan hanya Pak Prabowo, bahkan saya menyebut Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu diajak untuk mensukseskan vaksinasi."

Lebih lanjut, Burhanuddin menyakini jika pemerintah meggandeng pihak-pihak tersebut, maka akan memberi pengaruh besar pada masyarakat untuk mau divaksinasi.

"Jadi jangan persoalan vaksinasi ini menjadi isu satu, dua kelompok. Ini isu bersama untuk menciptakan tujuan vaksinasi yaitu herd immunity," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-4.00:

41 Persen Masyarakat Tolak Vaksinasi Covid-19

Meski program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah sudah berlangsung, rupanya ada masyarakat yang masih tidak bersedia untuk divaksinasi.

Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei yang pihaknya dilakukan.

Dilansir TribunWow.com dalam YouTube KompasTV, Minggu (21/2/2021), Burhanuddin menyebut terdapat total 41 persen masyarakat yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia disuntik vaksin Covid-19.

Dirinya mengatakan angka tersebut tergolong cukup tinggi karena hampir setengah dari yang bersedia.

Baca juga: Seseorang Masih Bisa Terjangkit Virus Corona meski Sudah Vaksinasi Covid-19, Begini Penjelasannya

Baca juga: Targetkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Akhir Tahun, Jokowi: Harusnya Setiap Hari Bisa 1,2 Juta Orang

"Mengangetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya sudah dilakukan setelah Presiden sendiri langsung menjadi orang pertama untuk divaksin," ujar Burhanuddin.

"Itu masih banyak yang enggak bersedia, total itu 41 persen, kurang bersedia atau sangat tidak bersedia," terangnya.

Bahkan menurutnya, langkah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi orang yang pertama disuntik vaksin tidak berpengaruh banyak terhadap kepercayaan masyarakat.

Hal itu dibuktikan dengan hanya ada penurunan 2 persen dari survei yang dilakukan sebelum Jokowi menjalani vaksinasi dengan sesuahnya.

"Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43 persen," kata Burhanuddin.

"Jadi turun hanya 2 persen. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi cuman 2 persen," imbuhnya.

Maka dari itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa menyakinkan masyarakat terkait vaksinasi tersebut.

Ia menilai dengan kondisi saat ini bisa menjadi masalah mengingat vaksinasi merupakan kepentingan bersama.

"Tetapi yang kurang besedia atau sangat tidak bersedia ini terlalu besar buat saya," ucapnya.

"Karena masih ada 4,2 persen yang enggak mau jawab," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)