Breaking News:

Terkini Nasional

Isi SE Kapolri soal UU ITE, Penyidik Dilarang Menahan Tersangka yang Sudah Minta Maaf ke Korban

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada penyidik agar membuka ruang mediasi apabila tersangka pelanggar UU ITE sudah meminta maaf.

Istimewa via Tribunnews.com
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021. apabila tersangka pelanggar UU ITE sudah meminta maaf, maka para penyidik diarahkan untuk melakukan mediasi antara korban dan tersangka. 

TRIBUNWOW.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melarang para penyidik kepolisian menahan para tersangka pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah meminta maaf kepada para korbannya.

Hal itu dinyatakan oleh Sigit lewat Surat Edaran (SE) nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Penyelesaian secara restorative justice akan jadi prioritas utama untuk menyelesaikan kasus, kecuali untuk mereka yang terbukti melakukan upaya memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Takut SBY dan JK terkait UU ITE, Ade Armando: Luar Biasa Mengejutkan

Dikutip dari Kompas.com, apabila tersangka pelanggar UU ITE sudah meminta maaf, maka para penyidik diarahkan untuk melakukan mediasi antara korban dan tersangka.

"Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali," kata Sigit.

Pada SE tersebut, Listyo juga meminta kepada penyidik Polri untuk membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis Kapolri dalam SE.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Alasan Takutnya Orang Mengkritik Bukan UU ITE: Di Era SBY Tak Ada Pemenjaraan

Dilansir Kompas.com, berikut adalah 11 poin yang menjadi pedoman polisi dalam menangani perkara UU ITE:

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved