Di Balik Layar Mata Najwa, Politisi PDIP saat Didebat Najwa Shihab: Mancing Berantem Mulu

TRIBUNWOW.COM - Presenter Najwa Shihab berdebat dengan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, di balik acara Mata Najwa, Rabu (17/2/2021) lalu.

Dilansir TribunWow.com, momen di balik layar Mata Najwa itu dibagikan Najwa Shihab dalam akun Instagram-nya @najwashihab, Kamis (18/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Najwa Shihab mendebatkan soal Undang-undang ITE yang kabarnya bakal direvisi.

Baca juga: Effendi Simbolon Klaim Tak Ada Pasal Karet di UU ITE, Refly Harun: Kalau Tidak Ada Kita Tak Berdebat

Baca juga: Dicecar Najwa Shihab, Effendi Simbolon Bantah Ada Pasal Karet di UU ITE: Apanya yang Mau Direvisi

Menurut Najwa, kini seolah publik yang disalahkan akibat salah menafsirkan UU ITE.

"Jadi sekarang bukan polisinya yang salah tapi publiknya yang salah?," tanya Najwa.

"Makin lama makin banyak yang disalahin, tapi pembuat undang-undangnya enggak mau disalahin."

"Undang-undangnya bagus sekali begitu?"

Tampak, sejumlah narasumber ingin membantah ucapan Najwa.

Namun, Najwa terus mengungkapkan pendapatnya.

"Yang salah yang menafsirkan, yang salah yang memberi opini, yang salah yang korban," kata Najwa.

"Ini capek juga kita jadi rakyat disalahin mulu ya."

Baca juga: Di Mata Najwa, Penyintas Covid Cerita Terlantar hingga Tidur di Teras Puskesmas: Di Dalam Kosong

Baca juga: Dicecar Najwa Shihab, Effendi Simbolon Bantah Ada Pasal Karet di UU ITE: Apanya yang Mau Direvisi

Mendengar ucapan Najwa, Effendi lantas meminta wanita 43 tahun itu memberikan bukti.

Bakan, ia meminta Najwa mengirim pesan padanya soal bukti adanya pasal karet UU ITE.

"Najwa, undang-undangnya di mana? Kamu coba buktiin, yang karet yang mana?," sahut Effendi.

"Ada sembilan pasal minimal yang disebut pasal karet," jawab Najwa.

"Yang mana coba nanti kamu WA saya, nanti saya jawab tertulis," sambung Effendi.

"Siap, bukan hanya WA, ada analisa akademiknya panjang yang bisa dikirim dan saya yakin Bang Effendi juga tahu," balas Najwa.

Effendi lantas meminta Najwa tak membela pihak-pihak yang bersalah dan dijerat UU ITE.

Namun, ucapan Effendi kembali dibantah Najwa.

"Najwa, satu hal lagi, memang mereka bersalah," kata Effendi

"Kenapa bersalah kamu bela?"

"Siapa bang? Abang jangan generalisasi bersalah, aku kasih contoh nih," ucap Najwa.

Untuk meyakinkan Effendi, Najwa bahkan mengaku tak pernah menyampaikan berita bohong.

Ia justru menyindir para politisi yang disebutnya kerap berbohong.

Mendengar hal itu, terdengar orang-orang di studio Mata Najwa bersorak.

Namun, Effendi justru kesal mendengar ucapan Najwa itu.

"Ada orang nagih utang di medsos, ini kasus bener, aku enggak pernah bohong," kata Najwa.

"Yang biasanya bohong tuh politisi bang."

"Kamu mancing-mancing berantem mulu, kita ngomong yang positif aja deh," sahut Effendi.

Simak videonya berikut ini:

Burhanuddin Tagih Jokowi soal UU ITE

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan isyarat untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekektronik (UU ITE).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah dari Jokowi tersebut.

Hanya saja, dirinya juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen dari Jokowi untuk bisa segera menindaklanjutinya.

Hal itu disampaikan dalam acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Kutip Ucapan Habibie, Said Didu Dukung Revisi UU ITE: Hentikan, Gak Ada Guna Penjarakan Teman

"Saya ingin menagih komitmen Presiden Jokowi lebih jauh, terkait dengan usulan beliau merevisi UU ITE," ujar Burhanuddin.

"Ini sebuah usulan yang baik buat bangsa ini dan karenanya kita harus tagih komitmen beliau," imbuhnya.

Dirinya tidak ingin, usulan yang baik tersebut hanya sebatas ucapan atau janji-janji semata.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta adanya respons cepat dari partai-partai politik, khususnya partai koalisi pemerintah.

Terlebih di satu sisi, Jokowi sendiri sudah dimudahkan dengan komposisi politik di parlemen.

"Jangan sampai usulan tersebut berhenti pada tingkat janji saja, sehingga menimbulkan kesan bahwa pernyataan beliau dianggap sebagai gimmick," kata dia.

"Cara untuk mengecek komitmen itu bukan gimmick adalah seberapa jauh partai koalisi Pak Jokowi menerjemahkan keinginan Presiden, dalam konteks revisi UU ITE," jelasnya.

"Karena mudah sebenarnya buat Presiden Jokowi, 80 persen kekuatan parlemen ada di tangan Presiden Jokowi."

Baca juga: Bandingkan Penerapan UU ITE Era SBY dengan Jokowi, Haikal Hassan: Enggak Ada Kritikan yang Ditangkap

Burhanuddin lantas menyimpulkan tidak ada kendala yang berarti jika memang Jokowi berkomitmen untuk memperbaiki UU ITE yang dinilai memiliki pasal-pasal karet tersebut.

Dirinya pun mencontohkan dengan kasus pembahasan UU Omnibus Law yang bisa digarap dengan cepat, meski saat itu justru mendapat penolakan dari masyarakat.

"Jadi kalau Presiden Jokowi betul-betul komit terhadap revisi UU ITE, saya kira bisa secepat Omnibus Law yang hanya dalam beberapa hari bisa langsung jalan," kata Burhanuddin.

"Menurut saya, itulah legacy Presiden Jokowi, karena UU ITE itu dibuat zaman Pak SBY, kalau ada revisi yang mampu membuat kebebasan sipil kita kembali pulih, saat yang sama juga menjaga ruang digital kita beradab saya kira bangsa ini akan memberikan apresiasi kepada beliau," pungkasnya. (TribunWow)