Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pertanyaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat aktif mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah.

JK lalu menyoroti aspek lain pada pernyataan Jokowi, mengingat banyaknya kriminalisasi terhadap tokoh yang bersikap kritis.

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Menanggapi sindiran Jusuf Kalla, Mahfud MD menjelaskan permintaan Jokowi adalah upaya membuat demokrasi yang sehat.

"Pernyatan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah dalam mengelola negara," kata Mahfud MD, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/2/2021).

Senada dengan Jokowi, ia meminta masyarakat mengkritik sebanyak-banyaknya.

Terutama jika pemerintah perlu perbaikan.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang demokratis yang sehat, terbuka terhadap kritik," imbau Mahfud.

"Oleh sebab itu presiden mengatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Terkait pernyataan JK yang khawatir mengkritik pemerintah justru akan berakhir kepada panggilan polisi, Mahfud MD membantah.

Baca juga: Polisikan Novel Baswedan karena Cuitan, PPMK Puji-puji Demokrasi Era Jokowi, Lihat Reaksi YLBHI

Ia menjelaskan pemerintah sendiri mengalami dilema tentang bagaimana menghadapi tokoh-tokoh yang kritis.

"Menurut saya, sejak dulu itu ada dilema bagaimana orang mengkritik itu tidak dipanggil polisi," ungkap mantan politikus PKB ini.

Mahfud lalu membandingkan dengan masa jabatan Jusuf Kalla.

Menurut dia, saat itu pun sudah banyak kritik yang disampaikan ke pemerintah.

"Sejak zaman Pak JK aktif masih menjadi wapres, kritik juga berseliweran," singgung Mahfud.

"Pemerintah berada pada dilema. Kalau ditindak, diskriminatif. Kalau tidak ditindak, menjadi liar," tambahnya.

Menurut Mahfud, inilah konteks pernyataan Jusuf Kalla, bukan berarti menyebut orang yang bersikap kritis akan langsung dibungkam dengan panggilan polisi.

"Itu konteksnya perkataan Pak JK. Pak JK bukan ingin mengatakan sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi, nyatanya juga tidak," terang Mahfud.

Lihat videonya mulai dari awal:

Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Mengkritik Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Tak Sangka Ucapan Jokowi soal Kritik Jadi Sorotan, Haris Azhar: Enggak Mewakili Rezim Hari Ini

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan.

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.

"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.

Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.

Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean

Ia menyebut hal itu pernah disinggung ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengaku takut mengkritik pemerintah karena khawatir akan berhadapan dengan hukum.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah," singgung JK.

"Banyak yang ingin melihat, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja," lanjut dia.

"Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tambahnya.

Dalam acara yang sama, sebelumnya JK menjelaskan bagaimana demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dipilih bangsa.

"Demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. Banyak negara yang menganggap demokrasi adalah tujuan," papar Jusuf.

"Malah Amerika menganggap demokrasi seperti agama. Dia bersedia berperang untuk demokrasi," katanya memberi contoh.

"Padahal demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat," tambah JK. (TribunWow.com/Brigitta)