Buzzer Medsos
Setuju Fatwa MUI Haramkan Pemfitnah, Fadjroel Tegaskan Pemerintah Tak Punya dan Tak Perlu Buzzer
Fadjroel Rachman menegaskan pemerintah tidak memiliki dan tidak memerlukan buzzer dalam sistem pemerintahan demokrasi ini.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Sudjiwo Tedjo: Hujatan Harus Ditertibkan
Di sisi lain, Budayawan Sudjiwo Tedjo turut mengomentari soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif memberi kritik bagi pemerintah.
Namun, anjuran Jokowi itu dinilai bertolakbelakang dengan realita.
Hal itu pula yang diungkap Sudjiwo Tedjo dalam kanal YouTube Indonesia Laywers Club, Rabu (10/2/2021).
Menurut Sudjiwo, banyaknya buzzer menyebabkan masyarakat semakin enggan memberi kritik terhadap pemerintah.
"Pertama, dewan bahasa harus turun bahwa yang namanya berpendapat dengan baper itu beda," ujar Sudjiwo.
"Sekarang ada upaya yang sistematis."
Baca juga: Pengamat Minta Jokowi Tertibkan Buzzer Terlebih Dahulu sebelum Minta untuk Dikritik
Sudjiwo bahkan menyebut hal itu seperti sudah direncanakan secara sistematis.
Meski enggan menuduh, Sudjiwo berharap pemerintah ikut turun tangan memusnahkan para buzzer.
"Saya tidak menuduh siapa pun, tapi goverment harus ikut bertanggungjawab," ujar Sudjiwo.
"Karena goverment juga mewadahi bahasa, pusat pengembangan bahasa."
Ia menambahkan, saat ini, kritik sudah disalahartikan oleh sebagian masyarakat.
Sudjiwo menyebut, hal itu menyebabkan masyarakat semakin malas mengutarakan pendapat.
"Artinya kalau curhat, mengeluh dan berpendapat sama aja disebut baper," ucapnya.
