Breaking News:

Terkini Nasional

Kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera soal Jokowi Minta Dikritik: Disuruh Lari, tapi Kakinya Diikat

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tanggapi penyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kriti

Capture YouTube Najwa Shihab/YouTube Sekretariat Presiden
Kolase foto politikus PKS Mardani Ali Sera (kiri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan). 

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tanggapi penyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Dua Sisi tvOne, Kamis (11/2/2021), Mardani justru mempertanyakan keseriusan dari Jokowi atas ucapannya tersebut.

Dirinya juga menyinggung indeks demokrasi yang turun lantaran masyarakat takut untuk bersuara atau mengkritik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021). (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

Baca juga: Ungkit Rekam Jejak Jokowi, Haikal Hassan Duga Imbauan Kritik Sandiwara: Kritik Aku, Kau Ku Tangkap

Baca juga: Revisi UU Pemilu Ditolak, M Qodari Sebut Tak Masalah Buat Anies hingga Ganjar, Justru Singgung AHY

Menurutnya, hal yang harus dilakukan sebagai wujud nyata ucapan dari Jokowi adalah merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi momok.

Ia bahkan mengibaratkan seperti halnya disuruh berlari, namun kakinya masih saja diikat, yakni oleh UU ITE itu sendiri.

"Jadi intinya masyarakat disuruh lari, tapi kakinya diikat," ujar Mardani.

"Kalau Pak Jokowi serius, ayo ramai-ramai kita revisi Undang-undang ITE, khusus Pasal 27 dan 28," ungkapnya.

Mardani menilai sikap Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik tidak akan merubah apapun, jika UU ITE itu masih saja terus mengancam.

"Kalau cuman menyatakan tapi tidak ada perubahan payung hukum yang membuat kenapa orang dalam survei ya indikator, makin takut bicara karena rata-rata yang mengunggah apapun suka kena ITE," kata Mardani.

"Padahal yang dikedepankan literasi dan edukasi terlebih dahulu."

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Sudjiwo Tedjo Tagih Tanggung Jawab Atasi Buzzer: Kalau Curhat Disebut Baper

Dirinya lantas mempersoalkan penggunaan UU ITE yang harusnya lebih menekankan kepada transaksi elektronik, bukan malah pada informasinya.

Hal itu diakui sudah merusak proses berdemokrasi karena menghambat kebebasan berpendapat.

"UU ITE ini membunuh demokrasi, khususnya Pasal 27, 28," ucapnya.

"Padahal awalnya ini Undang-undang traksaksi elektronik, tetapi dikedepankan informasinya," jelas Ketua DPP PKS tersebut.

"Sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.59

Rocky Gerung: Sementara Buzzernya Masih Terus Membully

Pengamat Politik Rocky Gerung tanggapi pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat supaya lebih aktif untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Pernyataan dari Jokowi tersebut disampaikan saat memberikan pidato dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Dilansir TribunWow.com dalam kanal YouTube pribadinya, Selasa (9/2/2021), Rocky Gerung menilai apa yang disampaikan Jokowi hanyalah sebatas ucapan saja.

Baca juga: Sufmi Dasco Pertemukan Natalius Pigai-Abu Janda, Rocky Gerung: Mestinya Rizieq Shihab dengan Jokowi

Baca juga: Kaitkan Pidato Prabowo dengan Jokowi, Effendi Ghazali: Jadi Ini Bagus, Balance

Selain itu, Rocky Gerung juga menilai ada pengecualian atas ucapan Jokowi tersebut.

"Jadi sebetulnya sinyal dari Presiden Jokowi, silahkan beri kritik pada kami kecuali dari kalangan radikal," ujar Rocky Gerung.

"Jadi Presiden Jokowi, kupingnya dua-duanya hanya ingin mendapatkan kritik yang ujungnya adalah memuji," katanya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat kurang sesuai dengan konteks waktu, tempat dan acaranya.

"Kalau dia konsisten yaudah dia bicara di depan publik, di belakangnya ada pimpinan-pimpinan tinggi negara dan diumumkan bahwa tahanan politik tidak boleh diadili harus segera dibubarkan," ungkapnya.

Rocky Gerung lantas mencontohkan kondisi kontras yang terjadi di Tanah Air. 

Ia menyinggung masih banyaknya buzzer yang menyerang kepada mereka yang memberikan kritik kepada pemerintah. 

Termasuk juga masih adanya perlakukan hukum kepada oara pelaku kritik. 

Baca juga: Susi Pudjiastuti Luruskan soal Debatnya dengan Ferdinand Hutahaean pada Cuitan Jokowi

"Sementara buzzernya masih melakukan pem-bully-an, sementara sistem peradilan kita tidak bisa dipercaya sebagai imparsial," terang Rocky Gerung.

"Sementara penangkapan-penangkapan poltisi, ulama, segala macam, hanya mengucapkan kritik juga bertambah justru," imbuhnya.

"Jadi apa poinnya? Enggak ada apa-apa itu," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Tags:
Mardani Ali SeraJokowiPKSRocky GerungKritik
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved