Isu Kudeta Partai Demokrat
Refly Harun Bongkar Risiko yang Dihadapi AHY jika Demokrat Dikudeta: Jadi Bukan Siapa-siapa Lagi
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono (AHY).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono (AHY).
Menurut Refly, AHY telah melakukan tindakan tepat dengan mengumumkan adanya gerakan kudeta Demokrat.
Pasalnya, Refly menyebut AHY bisa kehilangan posisi di Demokrat jika hal itu tak dilakukan.

Baca juga: Anggap Moeldoko Tak Jelas Bantah Kudeta Demokrat, Refly Harun soal AHY: Nyerang sebelum Diserang
Baca juga: Ruhut Sebut Demokrat Membalikan Cerita soal Kudeta, Sebut Ada Kader yang Minta Moeldoko Gantikan AHY
Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (6/2/2021).
"Jadi sebenarnya dalam konteks ini memuji keberhasilan AHY untuk menyetop upaya men-takeover Partai Demokrat," ucap Refly.
Menurut Refly, Demokrat bisa cepat diambilalih jika isu itu tak diungkap AHY.
Ia mengatakan, AHY pun memiliki tujuan khusus dengan memimpin Demokrat.
Karena itu jika kehilangan posisi di Demokrat, AHY disebutnya tak akan menjadi siapa-siapa.
Baca juga: Marzuki Alie Ancam Bawa ke Ranah Hukum karena Terseret Isu Kudeta Demokrat, Herzaky: Kami Ketawa Aja
Baca juga: Jadi Aktor Pertemuan Moeldoko dengan Kader Demokrat, Darmizal Ungkap 3 Tokoh Lain yang Terlibat
"Karena kalau tidak diumumkan di awal, maka barangkali sudah hilang Partai Demokrat," ujar Refly.
"Dan kalau Partai Demokrat lepas dari genggaman AHY, AHY akan menjadi bukan siapa-siapa."
"Tapi selama dia menjadi ketua umum Partai Demokrat, selama dia masih berada di bawah naungan SBY," sambungnya.
Refly melanjutkan, AHY memiliki peluang untuk maju di Pilkada DKI atau Pilpres 2024.
Namun, hal sebaliknya disebut Refly akan menimpa AHY jika gagal mempertahankan Demokrat.
"Maka dia akan tetap jadi orang yang diperhitungkan dalam perhelatan Pilkada DKI kalau digelar 2022 dan juga Pilpres 2024," kata Refly.
"Tapi kalau genggaman terhadap Partai Demokrat hilang, maka mereka akan hilang pula."