Isu Kudeta Partai Demokrat
Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi
Sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY soal isu kudeta dapat sorotan dari pengamat.
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Senada, Direktur Ekskutif Indonesia Polticial Review, Ujang Komarudin, juga mengingatkan agar Presiden berbicara ke publik terkait hal ini.
Baca juga: Disebut Rocky Gerung Tak Layak Bicarakan Demokrat, Ruhut: Mau Ngomong Apa Kita Tahu Siapa Rocky
Ia mengingatkan bahwa isu ini bisa terus menyerang Presiden jika tidak dijawab, terlebih hal ini bisa membuat citra Presiden menjadi buruk.
"Jangan sampai Pak Jokowi direcoki oleh orang-orang dekatnya sehingga citranya menjadi buruk, kalau hal ini tidak dijawab secara normatif maka isu ini bisa terus menyerang Pak Jokowi," kata Ujang.
"Jadi kalau isunya dibiarkan, ke depannya akan terus dituduh oleh publik bahwa melakukan tindakan intervensi walaupun kenyataannya kita tidak tahu apakah hanya sekedar dicatut orang dekatnya itu," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/2/2021) pagi.
Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.
Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.
Terdiri dari 5 Orang
Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.
