Isu Kudeta Partai Demokrat
Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi terkait Isu Gerakan Kudeta Partai Demokrat
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.
Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih kepemimpinan ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.
Meski sudah dibantah oleh Moeldoko, pihak dari Demokrat tetap menyakini hal itu atas bukti aduan dari kader-kadernya yang bertemu dengan yang bersangkutan.
Baca juga: Istana Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Rachland Nashidik: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?
Baca juga: Bantahan Darmizal saat Didesak Effendi Gazali dan M Qodari soal Pertemuan Moeldoko dengan Demokrat
Dilansir TribunWow.com, menyusul hal itu, Moeldoko dikatakan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Jumat (5/2/2021).
Dirinya juga berharap hal itu menjadi pelajaran bagi Moeldoko dalam berpolitik.
"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," ujar Andi Arief.
Andi Arief juga menjawab soal adanya persoalan internal yang disebut terdapat kader partai yang kecewa atas kepemimpinan AHY.
"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Istana terkait kabar teguran terhadap Moeldoko tersebut.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Jokowi meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatannya.
Terlebih nama Jokowi sendiri juga ikut dicatut lantaran disebut telah memberikan restu.
Namun melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.
Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.
Sehingga tidak berhak mencampurinya.
