Ruhut Sitompul Tegur Andi Mallarangeng yang Sebut Era Jokowi seperti Orde Baru: Jadi Hati-hatilah

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul mewanti-wanti Politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Ruhut tak terima saat Andi menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terasa seperti masa Orde Baru.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

"Pak Andi Mallarangeng, tolong jangan kaitkan era Pak Joko Widodo ini seperti Orde Baru," tegur Ruhut.

Baca juga: Baca Bahasa Tubuh Moeldoko soal Kudeta Demokrat, Rocky Gerung: Bukan Sekadar Mencurigakan

Baca juga: M Qodari Sebut Isu Kudeta Demokrat Muncul karena Popularitas AHY Jauh di Bawah SBY: Sebagian Ragu

Ia mengatakan, Orde Baru adalah masa paling menderita Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, menurut Ruhut, tak mungkin Jokowi berniat menghidupkan kembali Orde Baru.

"Orde Baru yang sangat teraniaya ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri," kata Ruhut.

"Enggak pernah ada pemikiran kita mau seperti Orde Baru."

"Jadi tolong digarisbawahi itu."

Tak hanya itu, Ruhut juga menyebut Andi bisa saja dituntut oleh mantan sekretaris jenderal Demokrat, Marzuki Alie.

Baca juga: Pratikno Sebut Jokowi Tak akan Jawab Surat AHY soal Kudeta Demokrat, Mengapa?

Baca juga: Baca Bahasa Tubuh Moeldoko soal Kudeta Demokrat, Rocky Gerung: Bukan Sekadar Mencurigakan

Pasalnya, nama Marzuki Alie disebut sebagai bagian gerakan ambil alih Demokrat.

"Dan saya ingatkan kembali, di dalam menyampaikan semua, ini banyak kalau bicara hukum," ujar Ruhut.

"Bahasa Pak Andi Mallarangeng bisa dituntut oleh Pak Marzuki Alie loh."

"Hati-hati, begitu juga kader-kader yang lain."

Menurut Ruhut, tudingan yang dilayangkan pada Marzuki Alie keterlaluan.

Pasalnya, hingga kini Marzuki Alie masih menjadi kader Demokrat.

"Yang menuduh Pak Marzuki Alie aneh-aneh, menyebut namanya, dia masih kader."

"Kalau Ruhut yang disebut, saya bukan kader lagi."

"Tapi beberapa nama yang disebut masih kader juga selain Pak Marzuki."

Selain itu, Ruhut juga menyinggung soal tudingan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, memberi uang pada kader Demokrat.

"Jadi hati-hati lah, belum lagi mengenai bagi duit dan sebagainya, buktikan."

"Enggak baik, ini negara hukum."

"Pak Joko Widodo ingin menjadikan hukum panglima," tukas Ruhut.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-6.40:

Pernyataan Andi Mallarangeng

Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng meyakini Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya kudeta partainya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Andi menyebut isu kudeta Demokrat bukan hanya masalah internal partai karena sudah menyangkut petinggi negara yang kini masih aktif menjabat.

Baca juga: Masinton Sebut Jokowi Cukup Ajak AHY Ngopi Bareng soal Isu Kudeta: Tak Perlulah Presiden Statement

"Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang mencoba mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang," ungkap Andi Mallarangeng.

Setelah upaya kudeta terungkap, pihak Demokrat mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi.

Pasalnya ada isu Jokowi merestui pertemuan Moeldoko dengan sejumlah kader Demokrat pada Januari 2021 lalu.

"Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau surat kepada Pak Jokowi itu suratnya sangat sopan, untuk bertanya apa benar Pak Moeldoko mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," ungkit Andi.

Ia menyebut laporan itu sudah disampaikan kader Demokrat yang menghadiri pertemuan dengan Moeldoko.

"Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui oleh Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali, ada dua kali pertemuan yang kemudian mengatakan bahwa dia siap mengambil alih Partai Demokrat," jelasnya.

Andi membandingkan upaya ini dengan era kepemimpinan Soeharto pada Orde Baru (Orba).

Baca juga: Demokrat Klaim Moeldoko Ngaku Direstui Sosok Pak Lurah, PDIP: Silakan Langsung Konfirmasi ke Jokowi

"Ini gaya Orde Baru, zaman dulu begini. Sejarah kepartaian Indonesia selama Orde Baru adalah intervensi dan pengambilalihan oleh yang berkuasa," komentar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya itu, beredar isu pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat juga direstui beberapa menteri.

Selanjutnya, Andi menilai penting bagi Jokowi untuk mengonfirmasi kebenaran isu ini.

"Kami mengirim surat kepada Pak Jokowi yang baik, sopan sekali. Apa benar kata-katanya Pak Moeldoko di depan kader-kader kami yang ditemui di Hotel Aston," kata Andi.

Ia khawatir metode seperti ini akan merusak partainya, seperti yang kerap dilakukan di masa Orde Baru.

"Yang saya persoalkan adalah perilaku kekuasaan gaya lama yang dilakukan orang yang sedang berkuasa dalam lingkaran kepresidenan, mencoba untuk mengambil alih partai orang lain," tandasnya. (TribunWow.com)