Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama

TRIBUNWOW.COM - Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut-sebut terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kekuasaan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta penjelasan.

Moeldoko dituding bertujuan menjadikan Partai Demokrat kendaraan untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Mantan Demokrat, Ferdinand Hutahaean Benarkan Nama Dalang Kudeta Sejak Dulu, Benar Ada Nazarudin?

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).

"Ini peristiwa untuk mengambil paksa Partai Demokrat," kata Herman.

Herman menyebutkan sejumlah bukti mengapa Demokrat menyatakan ada upaya pengambil alihan secara paksa.

Pertama adalah pemanggilan sejumlah DPP dan DPC Partai Demokrat ke Jakarta.

"Ada beberapa DPD dan banyak DPC yang diundang ke Jakarta dan kemudian dijelaskan maksud dan tujuan," kata Herman.

"Meskipun pemanggilannya sangat semu."

Mereka dipanggil atas hal yang berbeda-beda, ada yang atas nama DPP hingga dipanggil untuk acara sumbangan bencana.

Namun ada kesamaan terhadap semua kader yang dipanggil, yakni merencanakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat.

"Di dalamnya adalah peristiwa untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," ujar Herman.

Ketika dipanggil ke Jakarta, para kader DPP dan DPC disebut harus menandatangani perjanjian untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Misalkan ada perjanjian yang harus ditandatangi oleh mereka untuk melaksanakan KLB," kata Herman.

"Ada uang yang digelontorkan begitu besar untuk hal ini."

Herman juga menyampaikan, dari kabar yang disampaiakn oleh sejumlah internal Partai Demokrat, nama Moeldoko sudah disebut-sebut akan mengambil alih Demokrat untuk perhelatan Pilpres tahun 2024 mendatang.

"Dan sudah menyebut nama ini dilakukan untuk kendaraan Pak Moeldoko menjadi presiden tahun 2024," kata Herman.

"Dibuktikan dengan pertemuan para kader itu dengan Pak Moeldoko," tukasnya.

Baca juga: Salahkan Sikap AHY soal Kudeta Demokrat, Max Sopacua: Untuk Apa Menuliskan Surat kepada Jokowi?

Simak video selengkapnya mulai menit ke-1.00:

Klarifikasi Moeldoko

Sementara itu, Moeldoko telah menjawab soal isu keterlibatan dalam upaya mengambil alih kekuasaan demokrat.

Moeldoko meminta untuk tidak sedikit-sedikit disimpulkan atau mengaitkan dengan istana ataupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Poinnya yang pertama jangan sedikit-sedikit istana," ujar Moeldoko.

"Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi," jelasnya.

Moeldoko memastikan bahwa Jokowi tidak tahu menahu soal isu Demokrat.

Dirinya mengaku prihatin atas apa yang tengah dialami oleh partai berlambang bintang bersinar tiga arah tersebut.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," tegasnya.

"Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.

Baca juga: Soal Tudingan Orang Dekat Jokowi Terlibat Rencana Kudeta Demokrat, Djarot: Dibuktikan Saja

Terkait isu yang mengarah pada dirinya, Moeldoko menyebut memang pernah berfoto dengan siapapun termasuk kader dari Demokrat maupun orang-orang yang diduga pelaku gerakan kudeta Demokrat.

Namun menurut Moeldoko, hal itu tidak bisa lantas disimpulkan bahwa dirinya termasuk dalam pihak yang disebut memiliki niatan buruk terhadap Demokrat.

"Muncullah isu kudeta dan seterusnya, mungkin dasarnya foto-foto. Orang ada dari Indonesia timur, dari mana-mana datang ke sini mau foto sama saya, ya saya terima," ungkapnya.

Lebih lanjut, Moeldoko hanya berpesan kepada pemimpin di Demokrat maupun pemimpin lainnya untuk tidak mudah baper.

"Saran saya menjadi seorang pemimpin harus yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," pungkasnya. (TribunWow.com/Anung/Elfan)