Singgung Sikap PKS dan PAN, Refly Harun: Mengapa Kemudian Demokrat Harus Diambil Alih?

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan tanggapannya terkait gejolak di Partai Demokrat.

Melalui ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Partai Demokrat disebut mendapatkan ancaman kudeta yang dipelopori oleh lima orang, satu di antaranya merupakan pejabat pemerintahan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut pengambilalihan Demokrat lebih mudah ketimbang PKS.

Hal itu disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya, Refly Harun, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Sehari Sebelum AHY Umumkan Gerakan Kudeta Demokrat, SBY: Banyak Cara Berpolitik yang Bermoral

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam kesempatan itu, Refly Harun mulanya menyinggung kondisi perpolitikan di Tanah Air antara partai koalisi dengan oposisi.

Dapat dipastikan hanya ada tiga partai di parlemen yang memiliki posisi sebagai oposisi selain Demokrat, yakni PKS dan PAN.

Refly Harun menilai alasan dari rencana untuk mengambil alih Demokrat tentu karena partai tersebut berada di luar pemerintahan.

"Pertanyaannya adalah mengapa kemudian Demokrat harus diambil?"

"Analisisnya begini, sederhananya adalah kita tahu bahwa partai-partai yang ada saat ini cuman tiga yang berada di luar istana," ujar Refly Harun.

Terkait kondisi tersebut, Refly Harun menyebut Demokrat lebih mudah diambil alih dibandingkan PKS.

Menurut analisis dari Refly Harun, alasannya karena Demokrat merupakan partai dengan spectrum kanan.

Sementara itu, PKS memiliki spectrum kiri dan tentunya sangat kental dengan ideologinya.

"Dari tiga partai yang berada di luar istana ini, partai yang dalam spectrum kiri itu hanya Demokrat, maka sebenarnya jauh lebih mudah mengambil Demokrat dibandingkan mengambil PKS," ungkapnya.

"Karena PKS partai yang ideologi, sehingga jauh lebih berat."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Lebih lanjut, Refly Harun membahas sikap PAN yang dinilai sudah sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu misalnya Zulkifli Hassan sudah mengatakan bahwa tidak mendukung yang namanya pembahasan RUU Pemilu yang tentu ini merupakan sikap Presiden Jokowi," kata Refly Harun.

"Mengapa tidak mendukung, ya karena Presiden Jokowi memberikan sinyal seperti itu, tidak mau ada revisi Undang-undang pemilu dan tidak mau juga ada Pilkada tahun 2022."

"Sebaliknya Demokrat mengambil sikap mereka mendukung RUU Pemilu direvisi dan Pilkada 2022, sama dengan sikapnya PKS," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 10.15:

Duduk Perkara, AHY Sebut Berkaitan dengan Pilpres 2024

Gerakan kudeta atau mengambil alih secara paksa kekuasaan partai politik disebut menyasar Partai Demokrat.

Dugaan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut gerakan kudeta paksa tersebut berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurutnya, gerakan kudeta paksa itu diketahui dari banyaknya laporan atau aduan dari para pimpinan maupun kader Partai Demokrat selama 10 hari terakhir.

Mereka melaporkan adanya gerakan dan manuver politik yang sistematis yang dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai.

Baca juga: Buntut Panjang Kasus Abu Janda, Relawan Pro Jokowi Anggap Buzzer Berbahaya: Roy Suryo Saja Dibully

"Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," jelas AHY.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

AHY menjelaskan bahwa para oknum tersebut mencoba untuk mempengaruhi para pimpinan dan kader politik untuk mendukung rencana pergantian ketua umum Demokrat.

Putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan rencana politik di Pilpres 2024 mendatang.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," terangnya.

Baca juga: KPK Sayangkan Sikap Kuasa Hukum Nurhadi yang Berasumsi Lain soal Dugaan Pemukulan oleh Kliennya

Lebih lanjut, dikatakan AHY, gerakan tersebut menargetkan 360 kader Demokrat yang menyetujui mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengkudeta ketua umumnya.

Dirinya menambahkan, para pelaku siap memberikan bayaran besar untuk memuluskan rencana tersebut.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ungkap AHY.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," pungkasnya

Soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Terlibat

Meneruskan hal itu, Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan diumumkan setelah mendapatkan jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, hal itu karena ada satu pejabat dari lingkaran pemerintah yang terlibat di dalamnya.

"Kepada rekan-rekan wartawan, pernyataan Ketua Umum kami tadi tentang duduk perkara dan kronologi kejadian sudah terang.

Mengenai detil dan nama-nama, demi etika dan penghormatan kepada Kepala Negara, kami akan bicara setelah surat yang kami kirimkan tadi pagi dijawab Presiden," ujar Rachland Nashidik dalam akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)