Sebut Gerakan Kudeta Incar Posisinya di Demokrat, AHY: Tak Ada Satu pun Pemimpin Parpol yang Rela

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap gerakan yang ingin mengudeta Partai Demokrat.

Sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat, AHY mengaku tak rela posisinya diambil secara paksa.

Apalagi, menurut AHY, ada seorang pejabat tinggi yang bergabung dalam gerakan tersebut.

Baca juga: AHY Beberkan 5 Pelaku Gerakan Ambil Alih Partai Demokrat, Sebut Ingin Lancarkan Jalan Pilpres 2024

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

Hal itu diungkap AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, telah melakukan penyelidikan terkait kabar tersebut.

Ia bahkan mengaku sempat meragukan laporan sejumlah kader yang menyebut pejabat pemerintahan terlibat dalam gerakan itu.

"Pada awalnya kami menganggap persoalan ini hanya masalah kecil saja, urusan internal belaka," ucap AHY.

"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu."

"Maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam."

"Awalnya kami tidak begitu saja percaya ketika par pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat."

"Mengingat posisi yang tengah ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya," sambungnya.

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Baca juga: Demokrat Sebut Sandiaga Jadi Menteri karena Balas Budi, Gerindra: Jangan Berpikir Kemana-mana

Menurut AHY, saksi mata mengaku sudah bertemu langsung dengan pejabat yang tak disebutkan namanya itu.

Dan dari situlah, para saksi mengetahui bahwa pejabat dan empat orang lainnya berencana mengambil paksa posisi pimpinan Partai Demokrat.

"Tapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintah itu," kata AHY.

"Dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang saya sampaikan sebelumnya."

"Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut."

"Kami tentu akan memertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," sambungnya.

Sebagai pemimpin partai, AHY mengaku tak rela posisinya direbut secara paksa.

Karena itu, ia menyebut Partai Demokrat tengah menyelesaikan masalah ini.

"Kami yakin tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasannya secara inkonstitusional oleh pihak mana pun."

"Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mempertahankan konstitusi dan undang-undang pranata hukum."

"Serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai keadilan, moral dan etika," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-6.28:

Duduk Perkara

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Soal Tempat Tidur Pasien Covid-19, Immawan Wahyudi: Kita akan Memohon Belas Kasihan RS Swasta

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.

"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.

AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.

Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.

Baca juga: Menteri KKP Wahyu Trenggono Ngaku Dapat Pesan dari Jokowi soal Ekspor Benur: Akan Kami Evaluasi

Baca juga: Ucap Selamat ke Wahyu Trenggono, Ini Harapan Susi Kepada Penerus Menteri KKP Edhy Prabowo: Amanah

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."

"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.

Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."

"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambilalih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.

Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.

"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya. (TribunWow.com)