Isu Kudeta Partai Demokrat
Analisa Refly Harun soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Anggap Lebih Mudah Diambil Alih ketimbang PKS
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara soal adanya isu gerakan ambil alih Partai Demokrat.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara soal adanya isu gerakan ambil alih Partai Demokrat.
Menurut Refly Harun, gerakan ambil alih tersebut memang lebih mudah dilakukan terhadap Partai Demokrat ketimbang PKS.
Diketahui, kedua partai itu sama-sama berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita tahu bahwa pertai yang ada saat ini cuma tiga yang ada di luar istana," ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Sehari Sebelum AHY Umumkan Gerakan Kudeta Demokrat, SBY: Banyak Cara Berpolitik yang Bermoral
Baca juga: Sebut Gerakan Kudeta Incar Posisinya di Demokrat, AHY: Tak Ada Satu pun Pemimpin Parpol yang Rela
Refly lantas menyebut Partai Demokrat lebih mudah diambil alih ketimbang PKS.
Ia pun menyinggung sikap ideologis yang diambil PKS.
"Di antara tiga partai ini, partai yang berada di spektrum kiri hanya Demokrat," kata Refly harun.
"Maka jauh lebih mudah mengambil Demokrat daripada PKS."
"Karena PKS partai yang ideologis."
Lebih lanjut, Refly Harun menyinggung soal partai oposisi lainnya, PAN.
Ia mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PAN mendukung sejumlah keputusan Jokowi.
Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi
Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat
"Sehingga mengambil PKS jauh lebih berat karena PKS mensyaratkan ideologi kanannya," ucapnya.
"Sementara PAN kanan juga, tapi kanan moderat, kanan tengah."
"Kita tahu kalau PAN sudah 'bersahabat' dengan pemerintahan Jokowi."
"Zulkifli Hasan sudah mengatakan bahwa tidak mendukung pembahasan RUU Pemilu," tambahnya.
Terkait hal itu, Refly Harun lantas membahas RUU Pemilu yang sempat diperdebatkan.
Berbeda dengan PAN, Demokrat dan PKS disebutnya memilih mendukung revisi RUU Pemilu serta penyelenggaraan Pilkada 2022.
"Kenapa tidak mendukung? Karena Presiden Jokowi memberi sinyal seperti itu."
"Tidak mau ada revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada 2022."
"Sebaliknya, Demokrat mengambil sikap mereka mendukung RUU Pemilu direvisi dan Pilkada 2022."
"Sama seperti sikapnya PKS," tukasnya.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-10.20:
Konferensi Pers Partai Demokrat
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
Dalam kesempatan itu, AHY menyebut pengambil alihan tersebut dilakukan secara paksa oleh orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat
Baca juga: Soal Tempat Tidur Pasien Covid-19, Immawan Wahyudi: Kita akan Memohon Belas Kasihan RS Swasta
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya," kata AHY.
"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."
"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambungnya.
AHY mengatakan, ada sejumlah saksi yang menyebut gerakan itu melibatkan para pejabat.
Bahkan, ia menyebut para menteri dan pejabat elite lain telah memberi dukungan untuk gerakan tersebut.
Baca juga: Menteri KKP Wahyu Trenggono Ngaku Dapat Pesan dari Jokowi soal Ekspor Benur: Akan Kami Evaluasi
Baca juga: Ucap Selamat ke Wahyu Trenggono, Ini Harapan Susi Kepada Penerus Menteri KKP Edhy Prabowo: Amanah
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan," jelas AHY.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo."
"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AHY mengaku sudah mengirim surat pada Jokowi.
Ia menyebut, masih menunggu konfirmasi dari Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepakan azaz tak bersalah," ujar AHY.
"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait berita yang kami dapatkan ini."
"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut," lanjutnya.
Menurut AHY, kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk partai politik lain.
"Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya," tukasnya. (TribunWow.com)