Anggap Aturan Jilbab bagi Siswi Non-muslim Masalah Kecil, Eks Walikota Padang: Mereka Merdeka

"Ini hanya miskomunikasi orangtua murid dan wakil kepala sekolah."

"Kalau 46 itu dikatakan memprotes itu bohong, selama ini enggak ada."

Lantas, Fauzi menyebut hubungan antar suku di Padang berjalan sangat baik.

Karena itu, ia menganggap kontroversi pemakaian jilbab bagi siswi non-muslim hanyalah masalah kecil.

"Hubungan antara orang Nias, orang Batak, orang Mentawai, dengan umat Islam di Kota Padang sangat bagus."

"Termasuk saat gempa di Padang 2009 semua gereja runtuh, kita semua mengusahakan semua agar bisa beribadah."

"Ini bukan kasus, ini hanya permasalahan kecil," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-7.10:

Komentar Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim buka suara soal kewajiban memakai jilbab di SMKN 2 Padang.

Dilansir TribunWow.com, Nadiem Makariem menyebut peraturan tersebut sebagai bentuk intoleransi dalam beragama.

Oleh karenanya, dengan tegas, Nadiem Makariem mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhada pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Solusi Komnas HAM untuk Sekolah yang Haruskan Siswinya Berjilbab: Tidak Perlu Diberi Sanksi

Baca juga: Minta Maaf soal Aturan Berjilbab, SMKN 2 Padang Pastikan Siswi yang Bersangkutan Tetap Bersekolah

Kepastian itu disampaikan Nadiem Makariem dalam unggahan akun Instagram pribadinya, @nadiemmakarim, Minggu (24/1/2021) via YouTube KompasTV.

Dalam kesempatan itu, Nadiem Makariem mulanya menekankan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaaan Pasal 3 Ayat 4 Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah.

"Bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah, dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk mejalankan keyakinan agamanya masing-masing," ujar Nadiem Makarim.