Gugatan Rizal Ramli soal Pilpres Ditolak MK, Refly Harun: Kita Disodorkan pada Pilihan yang Terbatas

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyayangkan Mahkamah Koinstitusi (MK) yang menolak gugatan ekonom senior Rizal Ramli.

Gugatan tersebut terkait dengan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold).

Dalam kanal YouTube tvonenews, Senin (18/1/2021), Refly Harun lantas membeberkan pendapatnya soal penolakan MK tersebut.

Baca juga: Prediksikan 2021, Rizal Ramli Singgung Menteri Keuangan Terbalik: Kalau Ngibul Jangan Keterlaluan

Baca juga: Rizal Ramli Tuduh Jusuf Kalla Menjegalnya agar Tak Jadi Menteri, JK: Dia Bikin Isu

Menurut dia, sebagian besar partai politik kini menginginkan presidential treshold.

Ia pun menyinggung soal kepentingan politik 2024 mendatang.

"Partai-partai sekarang mayoritas adalah partai yang memertahankan presidential treshold yang sangat luar biasa," jelas Refly.

"Karena memang kepentingan politik di Pilpres 2019, sebelumnya 2014."

"Tapi harusnya kan mereka lebih mau berkompromi terhadap masa depan demokrasi kita," sambungnya.

Refly mengatakan, partai politik seharusnya memertimbangkan kembali soal aturan presidential treshold.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal masa depan demokrasi.

Baca juga: Sempat Tolak Tawaran Jadi Menko Maritim, Rizal Ramli Ungkap Kerendahan Hati Jokowi yang Buat Luluh

Baca juga: Pertanyakan Peran Maruf Amin, Rizal Ramli Pilih Tak Pakai Istilah 1 Tahun Jokowi: Ini Tahun Keenam

"Sehingga 2024 harusnya mereka berpikir ulang memertahankan presidential treshold 20 persen lagi," kata Refly.

"Kecuali kalau mereka berpikir bahwa demokrasi kita masih dikuasai oleh cukong-cukong, demokrasi percukongan."

"Kalau itu soalnya ya kita tidak punya masa depan demokrasi yang baik."

Lebih lanjut, Refly menilai aturan tersebut akan membuat Pilpres dikendalikan oleh uang.

Padahal, menurut dia, setiap warga negara berhak memilih presiden.

"Karena akhirnya uang dan kekuatan oligarki yang akan berpengaruh terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden."

"Padahal klaim pemilihan langsung itu rakyat, warga negara bisa memilih presiden secara langsung."

"Tapi ternyata tidak, kita disodorkan pada pilihan yang terbatas."

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-7.12:

Kritik Ma'ruf Amin 

Di sisi lain, sebelumnya Rizal Ramli blak-blakan berkomentar soal Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Hal itu diungkapkan Rizal Ramli di depan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Indonesia Lawyers Club yang mengangkat tema 'Setahun Jokowi-Ma'ruf' pada Selasa (20/10/2020).

Sedangkan saat itu hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Teknologi dan Informasi, Johny G Plate, hingga Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Moeldoko.

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Sujiwo Tejo Andaikan Diri Jadi Presiden: Saya Enggak Bakal Mau Anak Saya Maju

Mulanya, Rizal Ramli menyapa para pejabat yang hadir.

Secara khusus ia memuji Moeldoko yang menurutnya pernyataannya cukup jelas.

"Para pejabat di depan saya senang, Pak Moeldoko tadi jelas arahnya ya," kata Rizal.

Selain itu ia juga memuji penjelasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.

Bahkan keterangan Bahlil lebih jelas dibanding Menteri Koordinator yang menaunginya, yakni Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto.

"Bahlil apalagi, Menkonya saja kalah sama dia yang ngomong."

"Pak Mahfud, Pak Johny, Pak Donny (Satuan Tugas Covid-19)," ujar Rizal.

Rizal merasa pikiran-pikiran Bahlil cukup berani.

"Jadi enggak salah kan milik Pak Presiden pembantu?" tanya Karni Ilyas.

"Enggak salah, good choice, karena berani berpikir out of the box."

"Karena ngeberesin Indonesia ini enggak bisa pakai cara-cara konvesional," jawab Rizal.

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Kemudian, barulah Mantan Menteri Ekonomi ini menyinggung Ma'ruf.

Menurutnya Ma'ruf ini selama ini seperti tidak terlihat dalam pemerintahan.

"Bung Karni saya diundang ke sini satu tahun Pak Jokowi, saya bingung satu tahun? Bukannya sudah enam tahun."

"Memang satu tahun bersama Pak Ma'ruf cuma Bapak Wakil Presiden kita ini antara ada dan tiada."

"Kayak pelengkap doang," kritiknya.

Mendengar itu, para menteri di hadapan Rizal Ramli hanya saling pandang dan tertawa.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah Jokowi memang harus dievaluasi.

Tapi memang enggak bisa dihindari kita harus evaluasi Pemerintahan Jokowi tahun ke-6. (TribunWow.com)