Alasan Gugat Langsung ke MK Bareng Rizal Ramli, Refly Harun: Bukan Tidak Percaya Diri ke DPR

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang diajukannya bersama ekonom Rizal Ramli.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Senin (18/1/2021).

Diketahui sebelumnya Refly Harun dan Rizal Ramli menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah (presidential treshold).

Baca juga: Rizal Ramli Tuduh Jusuf Kalla Menjegalnya agar Tak Jadi Menteri, JK: Dia Bikin Isu

Menurut Refly, aturan ambang batas itu tidak masuk akal karena akan mengurangi calon kepala daerah berpontensi yang hendak mengajukan diri tetapi terbatas pada dukungan partai.

Refly kemudian menjelaskan alasannya mengajukan keberatan langsung ke MK, bukannya di DPR terlebih dulu.

"Bukan tidak percaya diri, tapi ini 'kan ada dua jalan," jelas Refly Harun.

"Jalan ke MK, jalan juga ke DPR," terangnya.

Selain itu, ia menyoroti kecenderungan partai-partai yang ada di DPR lebih banyak yang mendukung presidential treshold.

Ia menilai akan kurang efektif jika mengajukan gugatan ke DPR.

"Kita di DPR kita tahu partai-partai yang sekarang adalah partai yang mempertahankan presidential treshold dengan sangat luar biasa," papar Refly.

Dalam tayangan yang sama, pakar politik Hanta Yudha menganalisis urgensi penghapusan presidential treshold.

Baca juga: Gugatan Rizal Ramli soal Pilpres Ditolak MK, Refly Harun: Kita Disodorkan pada Pilihan yang Terbatas

Ia menerangkan kemungkinan hanya ada calon yang terbatas jika sistem ambang batas itu diterapkan.

"Karena memang kepentingan politik di 2019, sebelumnya di 2014," kata Hanta.

Hanta mengingatkan pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, di mana hanya ada dua pasangan calon yang bertarung dalam kontes politik tersebut.

"Kita diberikan pemimpin yang sangat terbatas calonnya, mungkin hanya dua seperti yang 2019," singgung Hanta Yudha.

Tidak hanya itu, ia menilai sistem ambang batas ini akan merugikan warga negara secara keseluruhan.

"Padahal kita punya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik," kata Hanta.

"Sehingga kita tereduksi hak kita," jelasnya.

Lebih lanjut, sistem yang dikritik Refly Harun itu dinilai akan membatasi gerak calon-calon pemimpin yang sebetulnya dapat diandalkan, tetapi tidak mendapat dukungan partai.

"Kedua, yang mengalami kerugian politik adalah orang-orang yang ingin menjadi calon presiden. Tidak mempunyai jejak politik tapi punya capable, dia jejak yang kuat, mereka juga mengalami kerugian politik," papar Hanta

"Misalnya ada partai yang besar, dia sulit menerobos di sana. Untuk mengikuti partai lain tidak bisa," jelasnya.

"Beda kalau ada 10 partai atau pipa alternatif yang menjadi jalur untuk pencalonan, tambah pengamat politik ini.

Lihat videonya mulai menit 7.00:

Refly Harun Menganalisis Pemilihan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait masuknya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno di Kabinet Indonesia Maju.

Sandiaga Uno dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Rabu (23/12/2020).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut bahwa situasi tersebut tidak terlepas untuk agenda politik pada 2024 mendatang.

Baca juga: Sandiaga Uno Kini Nyusul Prabowo Subianto Jadi Menterinya Jokowi: Refly Harun: Which is Good

Baca juga: Analis Politik Sebut Ada Alasan Lain Jokowi Tunjuk Risma dan Sandiaga: Bukan Hanya soal Kapasitas

Menurutnya, hal itu untuk tetap menjaga hubungan baik antara Partai PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra.

"Ini menarik, tentu direkrutnya Sandiaga Salahuddin Uno tidak hanya terkait bahwa kompensasi bagi Partai Gerindra," ujar Refly Harun.

"Tetapi pasti PDIP the ruling party menyukainya."

Refly Harun lalu mengungkapkan prediksinya soal beberapa skema yang bisa terjadi di Pilpres 2024.

Skema pertama menurutnya adalah memasangkan kader dari PDIP dengan kader Gerindra.

Dikatakannya bahwa baik di PDIP maupun Gerindra memiliki dua kader yang potensial.

Di Gerindra, ada Ketua Umum Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno.

Sedangkan dari PDIP disebut Refly Harun adalah putri mahkota, Puan Maharani serta Ganjar Pranowo.

"Pernah saya prediksikan begini, sepertinya partai yang dekat untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 itu adalah PDIP dan Gerindra," ujar Refly Harun.

"Dengan skenario yang sering disebutkan yaitu skenario Prabowo Subianto-Puan Maharani," ungkapnya.

"Dengan catatan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto tetap nomor satu di atas Ganjar Pranowo," jelas Refly Harun.

Baca juga: Sandiaga Masuk Kabinet, Irma Chaniago Singgung Sikap Fadli Zon dan Andre Rosiade: Tidak Pantas

Selain memasangkan Prabowo-Puan, peluang lain menurut Refly Harun adalah memasangkan Puan-Sandi maupun Ganjar-Sandi.

"Jadi faktor Sandiaga Uno adalah faktor untuk mengikat Gerindra seandainya Prabowo Subianto tidak mungkin dicalonkan sebagai presiden," katanya.

Dirinya kemudian sedikit menyinggung soal peluang koalisi PDIP dengan Golkar.

"Dengan Golkar PDIP barang kali tidak bisa terlalu dekat sekali, karena Airlangga Hartarto memiliki agenda sendiri karena juga mengincar jabatan untuk menjadi paling tidak wakil presiden," tutupnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)