Tolak Disuntik Vaksin Pemerintah, Natalius Pigai Pilih Beli di Luar Negeri: Mau 10 Juta, 20 Juta

TRIBUNWOW.COM - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, secara terang-terangan tidak ingin disuntik vaksin Covid-19 yang diumumkan pemerintah saat ini.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (17/1/2021).

Dilansir TribunWow.com, Pigai mulanya membahas soal pertanyaan apakah vaksinasi itu menjadi hak atau kewajiban bagi setiap warga negara.

Baca juga: Khawatirkan Diskriminasi Vaksin Covid-19, Haris Azhar: Menteri Dikasih yang Bagus, Dilapisi Emas

Baca juga: Muncul Wacana Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Perjalanan, Benarkah? Ini Kata Kemenkes

Dirinya menyebut bahwa vaksinasi merupakan sebuah hak yang oleh bisa ditentukan masing-masing pribadi.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga mengaku tidak menolak untuk disuntikkan vaksin.

Dirinya juga menghargai langkah dari pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga negaranya.

"Artinya saya tidak menolak dan kita respek adanya keinginan baik pemerintah di dalam pelayanan kesehatan," ujar Natalius Pigai.

"Tapi jangan salah langkah, jangan memaksa," imbuhnya.

Setelah itu, wartawan senior Karni Ilyas menanyakan soal pilihan vaksin apa yang akan sebenarnya diinginkan.

"Seandainya divaksin, Bung Pigai itu pilih vaksin yang mana?," tanya Karni Ilyas.

Menjawab hal itu, Pigai dengan tegas mengatakan tidak ingin divaksinasi dengan vaksin yang diumumkan oleh pemerintah saat ini.

Sedangkan diketahui, pemerintah sendiri mengumumkan akan menggunakan tujuh jenis vaksin, di antaranya adalah AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac hingga vaksin buatan sendiri yang diproduksi PT Bio Farma.

Baca juga: Netizen Malaysia Iri, Bandingkan Kecepatan Vaksin Covid-19 di Indonesia dan Singapura

"Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah hari ini," jawab Pigai.

"Karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro dan kontra," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya justru mengaku lebih memilih untuk mencari vaksin dari luar negeri.

"Saya pergi cari saya bisa beli sendiri, mau 10 juta, 20 juta yang penting saya bisa hidup, tapi saya kasih vaksin itu ke dokter Indonesia karena kita juga ikuti nasionalisme," kata Pigai.

"Tapi menyangkut hak hidup saya, saya sehat atau tidak, ditentukan oleh diri saya sendiri," tegasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke-20.20:

Respons Satgas soal Ada Pejabat Tolak Vaksin Covid-19

Proses penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan pertama pada Rabu (13/1/2021).

Namun ada sejumlah pihak yang masih menolak menerima vaksinasi, bahkan dari kalangan pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito telah siap terus memberikan edukasi kepada masyarakat soal vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Soroti Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, dr Tirta Sebut Cuma Cek Ombak: Dalih demi Rakyat

Hal itu disampaikan oleh Wiku dalam acara tanya jawab bersama Jakarta Foreign Correspondents Club yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/1/2021).

Awalnya Wiku menerima pertanyaan soal penolakan vaksinasi Covid-19.

Bahkan penolakan tersebut juga datang dari kalangan pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Wiku menjelaskan bahwa masalah penolakan relevan dialami oleh semua negara.

"Melihat kita menghadapi masalah yang sama (Covid-19)," ujar dia.

Wiku mengatakan, orang-orang menolak vaksinasi Covid-19 karena tidak memahami pentingnya mendapat suntikan vaksin.

"Orang-orang tidak siap karena mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi, dan mengapa mereka harus divaksinasi," papar dia.

"Maka dari itu kita harus meningkatkan edukasi kepada publik sekonsisten mungkin."

Untuk mengatasi masalah tersebut, Wiku siap terus mengedukasi soal vaksinasi ke masyarakat dalam semua level pendidikan.

"Kita melakukan yang terbaik untuk memastikan orang-orang memahami dan tahu untuk melindungi seluruh populasi, seluruh masyarakat, kita harus memeroleh herd immunity (kekebalan komunitas)," ujar Wiku.

Baca juga: Kurang Setuju Sanksi Penolak Vaksinasi, Dokter Tirta: Justru Membuat Vaksin Semakin Diantipati

Wiku mengakui tidak akan mudah menjelaskan soal pentingnya kekebalan komunitas kepada masyarakat yang tinggal di daerah rural atau pedesaan.

Strategi Satgas untuk memberikan edukasi di antaranya adalah melalui pendekatan budaya dan bahasa yang sesuai.

Terkait sumber suara penolakan vaksin Covid-19, Wiku menyebut, penolakan juga datang dari orang-orang yang sebenarnya tergolong teredukasi atau berpendidikan.

"Tampaknya suara penolakan juga datang dari kalangan kelompok yang teredukasi," kata dia.

Menurut Wiku, penolakan tersebut terjadi karena belum mengerti betapa pentingnya vaksinasi Covid-19.

"Tapi mereka harus tahu lebih banyak dan diyakinkan tentang pentingnya vaksinasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-27.20:

(TribunWow/Elfan/Anung)