Emosi Tanggapi Anggota DPR Tolak Vaksin Covid-19, dr Tirta: Udah Dikasih Gratis Masih Ribet

TRIBUNWOW.COM - Influencer dr Tirta Mandiri Hudhi meluapkan kekesalannya soal aksi anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning secara gamblang mengaku ogah disuntik vaksin Covid-19.

Sebagai wakil wakyat, aksi Ribka Tjiptaning itu pun menuai sorotan.

Baca juga: Khawatirkan Diskriminasi Vaksin Covid-19, Haris Azhar: Menteri Dikasih yang Bagus, Dilapisi Emas

Baca juga: Kriteria Orang yang Tidak Bisa Mendapat Vaksin Sinovac, Termasuk Wanita Hamil dan Menyusui

Satu di antaranya dari dr Tirta saat menjadi narasumber dalam acara Rosi Kompas TV, Sabtu (16/1/2021).

"Kalau soal vaksin, udah dikasih gratis masih ribet," kat dr Tirta.

"Izin ya agak ngegas karena saya ini bener-bener di titik burn out."

dr Tirta mengatakan, masyarakat terus melayangkan protes saat pemerintah berusaha menekan laju Covid-19.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung sejumlah upaya pemerintah.

Mulai dari influencer pariwisata hingga pro kontra vaksin Covid-19.

Baca juga: Arya Sinulingga Tertawa saat Haris Azhar Ungkap Pihak yang Pantas Dipenjara soal Vaksinasi

"Gini ya, kita ini dulu di bulan Maret-April pada komplain katanya influencer pariwisata," ujar dr Tirta.

"Terus ya udah di PSBB komplain lagi."

"Dikasih lagi mengenai vaksin datang, ternyata vaksin harus uji keamanan."

"Terus Komisi IX bilang 'Pejabat dulu yang disuntik' di-acc," sambungnya.

Ia lantas menyinggung soal aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pertama kali disuntik vaksin Covid-19.

Sebagai seorang influencer, dr Tirta mengaku bingung menghadapi permintaan masyarakat yang tak ada habisnya.

"Terus Pak Presiden yang pertama kali," kata dia.

"Terus minta gratis di-acc masih komplain lagi."

"Ini udah dikasih gratis, uji keamanan udah keluar, ini maunya gimana?"

"Kalau mau kayak gini terus yang ada kita enggak kelar-kelar," tambahnya.

Terkait hal itu, dr Tirta menyebut kini fasilitas rumah sakit semakin menipis karena pasien Covid-19 yang makin bertambah.

"Kalau teman pada komplain, bisa dicek itu 118, ICU-nya penuh semua."

"Pusing ini para nakes karena ICU penuh gara-gara gejala berat," tutupnya.

Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bisa Jadi Digunakan sebagai Syarat Perjalanan, Ini Kata Kemenkes

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.00:

Alasan Ribka Tjiptaning Menolak Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak divaksin untuk mencegah penularan Virus Corona (Covid-19).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Awalnya ia menyoroti kriteria usia penerima vaksin, antara 18 sampai 59.

Baca juga: Soal Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi, Rocky Gerung: Artinya PDIP Memang Tidak Sepenuhnya Percaya

Menurut Ribka, dirinya sedari awal tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan jika nantinya ada vaksin yang aman digunakan orang lanjut usia (lansia).

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."

"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," kata Riba Tjiptaning, dikutip dari Tribunnews.com.

Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sanksi denda Rp5 juta bagi warga yang menolak vaksin.

Menanggapi hal itu, Ribka mengaku lebih memilih membayar denda daripada dipaksa menerima vaksin.

Ia beralasan vaksin tahap pertama buatan Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya.

Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin buatan Sinovac sudah teruji secara klinis.

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," ungkit Ribka.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tambah politikus PDIP ini.

Baca juga: Akui Sempat Gemetaran saat Suntikkan Vaksin ke Jokowi, Abdul Muthalib: Lancar, Tidak Ada Pendarahan

Dikutip dari covid19.go.id, BPOM telah mengeluarkan sertifikasi emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac.

Sertifikasi halal juga sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan fatwa nomor 2 tahun 2021.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.

"Kedua sertifikasi ini telah memenuhi standar medis, sehingga berkhasiat, minim efek samping, dan juga halal," kata Wiku Adisasmito.

Selain itu vaksin Sinovac disebut sudah memenuhi standar medis sesuai keamanan, dosis dan efek sampingnya.

Sertifikasi EUA juga dapat dikeluarkan setelah beberapa syarat terpenuhi, seperti keamanan subjek klinis, data imunogenisitas, dan data efikasi vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap I, tahap II, serta tahap III. (TribunWow.com)