Ingatkan Menkes Budi, Ribka Tjiptaning Ungkit Kegagalan Vaksin Polio: Kalau Dipaksa Pelanggaran HAM

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengungkap sederet alasan dirinya tidak mempercayai keampuhan vaksin Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Diketahui Ribka menolak disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Baca juga: Suntik Vaksin Covid-19 ke Tubuh Sendiri, Aaron Ungkap Alasannya: Saya Bukan Jagoan, Mumpung Gratis

Keputusan itu ia sampaikan untuk seluruh keluarganya, bahkan jika diberi sanksi membayar denda sesuai ketetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia mengaku tidak dapat percaya dengan hasil uji klinis yang dilakukan Bio Farma dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ribka menyinggung kasus vaksinasi polio yang justru menyebabkan kelumpuhan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Ini pengalaman saya, Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin). Vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak," ungkit Ribka Tjiptaning, dikutip dari Tribunnews.com.

"Masuk di Indonesia dengan Rp1,3 triliun waktu saya ketua komisi," tambah dia.

Ia meminta pemerintah tidak menganggap enteng urusan vaksin Covid-19.

Meskipun begitu, Ribka berkeras pada keputusannya menolak vaksin.

Ia meminta agar tidak dipaksa menerima vaksin Covid-19.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini," tegas Ribka.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," lanjut politikus PDIP ini.

Baca juga: Tawa Jokowi setelah Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac: Enggak Terasa Sama Sekali

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi menyinggung varian baru Virus Corona yang dikabarkan muncul di sejumlah negara.

Ketika ditanya tentang hal itu, Budi mengaku belum dapat mengetahui apakah varian baru sudah sampai Indonesia karena belum ada penelitian terkait.

"Kalau ditanya sudah ada di Indonesia belum, saya akan jawab belum tahu," kata Budi Gunadi Sadikin.

"Karena itu saya bilang ke teman-teman ini perang melawan virus seperti perang beneran, kita harus punya intelnya yaitu dari Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Ia menyebut dibutuhkan genome sequencing atau pengurutan rangkaian DNA untuk mendeteksi rangkaian virus.

Sementara itu hanya ada 12 laboratorium di Indonesia yang dapat melakukan penelitian ini.

"Sehingga kita bisa mengidentifikasi secara dini, kita memiliki sistem intelijen secara dini kalau ternyata ada virus mutasi baru yang masuk," kata Budi.

"Mudah-mudahan harusnya mulai minggu ini kita bisa mengidentifikasi virus-virus yang masuk," tambah dia.

Alasan Sultan HB X Tak Divaksin Covid-19

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X dipastikan tidak akan mendapat vaksin Covid-19 tahap pertama.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie.

Diketahui program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada 14 Januari 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Disuntik Vaksin Covid-19 Besok Rabu, Prof Wiku: Disiarkan Live Streaming

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengawali program tersebut dengan menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia pada 13 Januari 2021.

Ia juga mengimbau kepala daerah dan tokoh masyarakat dapat memberi contoh dengan mengajukan diri sebagai penerima vaksin pertama.

Meskipun begitu, Dinkes DIY menyebut Sri Sultan HB X tidak memenuhi kriteria untuk menerima vaksin buatan Sinovac tersebut.

“Rencananya ada 15 orang yang akan menerima vaksin pertama termasuk saya, rinciannya ada Wagub, Sekda, tokoh-tokoh agama, perwakilan organisasi profesi, Polda, tokoh masyarakat. Sedangkan Pak Gub belum,” kata Pembajun Setyaningastutie, dikutip dari Kompas.com, Senin (11/1/2021).

Menurut Pembajun, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi penerima vaksin buatan Sinovac.

Kriteria itu mencakup usia penerima, yakni antara 18 sampai 59 tahun.

“Teman-teman sudah tahu kalau Sinovac ini uji trial-nya untuk usia 18-59 tahun nah sedangkan yuswo (umur) Ngarsa Dalem sudah di atas itu,” kata Pembajun.

Sementara itu Sri Sultan HB X rencananya akan menerima vaksin yang dipastikan aman untuk kategori lanjut usia (lansia).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Dinyatakan Aman, BPOM Ungkap Efek Sampingnya: Ringan hingga Sedang

Pembajun menerangkan keputusan ini berdasarkan rekomendasi ahli kesehatan.

“Atas rekomendasi para ahli beliau (Sultan) tidak boleh menerima vaksin Sinovac, nanti ada vaksin untuk lansia, tetapi nanti tetap hadir untuk memberikan dukungan," jelasnya.

Dikutip dari TribunJogja.com, total vaksin yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke DIY sebanyak 2.605.179 dosis.

Jumlah tersebut akan diawali sebanyak 26.800 dosis untuk kelompok priortas, yakni sumber daya manusia bidang kesehatan (SDMK), serta tenaga pendukung bidang kesehatan seperti sopir, petugas kebersihan, perawat, bidan, dan dokter lainnya.

Sejauh ini SDMK yang telah diverifikasi berjumlah 35.239 orang.

Pembajun menerangkan vaksinasi harus segera dilakukan.

Pasalnya vaksinasi tidak menjamin laju penyebaran Virus Corona akan menurun.

"Kenyataannya angka itu naik turun juga. Kami harus cepat karena virus ini terus bermutasi. Kami berpacu dengan waktu supaya tidak banyak yang meninggal," kata Pembajun. (TribunWow.com/Brigitta)