Ungkap Kekurangan Idham Aziz, Pengamat Politik Harap Calon Kapolri Baru Punya Kelebihan Ini

TRIBUNWOW.COM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Idham Aziz akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Februari 2021 mendatang.

Menyusul hal itu, beberapa nama kandidat sudah ada untuk menggantikan Idham Aziz sebagai pemimpin tertinggi di Polri.

Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi mengatakan ada kekurangan dari sosok Idham Aziz yang nantinya harus dimiliki oleh calon Kapolri baru.

Baca juga: Profil 5 Calon Kapolri yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Boy Rafli Amar hingga Listyo Sigit

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Calon Kapolri dari Eddy Pramono hingga Arief Sulistyanto, Siapa Paling Kaya?

Dilansir TribunWow.com dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Jumat (8/1/2021), Muradi menyebut kekurangan dari Idham Aziz adalah minimnya tampil di publik.

Meski diakui hal itu sudah menjadi karakter Idham Aziz, Muradi menilai sebagai Kapolri harusnya bisa lebih banyak berbicara dalam kaitannya dengan persoalan di Tanah Air.

"Saya kira satu tahun terakhir Pak Idham ini ada satu yang kurang. Kurangnya itu adalah menurut saya tampilnya beliau kurang sekali," katanya," ujar Muradi.

"Saya kira itu tidak cukup pas sebagai Kapolri kan orang di depan dia harus membangun citra, itu yang tidak terjadi," jelas Muradi.

Oleh karenanya, kepada Kapolri yang baru, Muradi menginginkan sosok yang bisa memiliki kelebihan untuk banyak tampil atau berbicara di publik.

Menurutnya hal itu sangat dibutuhkan oleh seorang Kapolri untuk mendapatkan persepsi baik dari masyarakat.

"Jadi saya kira Kapolri ke depan harus bisa mengambil momen-momen tersebut karena menyangkut persepsi publik," harapnya.

"Maksud saya dari nama yang beredar memang orang-orang yang biasa tampil di publik."

Baca juga: Soal Sosok Pengganti Kapolri Idham Azis, Mahfud MD Angkat Bicara: Belum Ada yang Final

Lebih lanjut, Muradi menjelaskan mekanisme dalam pemilihan Kapolri.

Dirinya menilai ada dua mekanisme dalam pemilihannya yakni berdasarkan politik dan profesional.

Ia berharap dua hal tersebut memiliki porsi yang seimbang dan sejalan, jangan hanya mengedepankan masalah politik ataupun sebaliknya.

"Dua ini harus iramanya sama, kalau enggak ini akan mempengaruhi persepsi publik terkait posisi Polri itu sendiri," jelasnya menutup.