MUI Ketok Palu soal Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac, Ketua Harian: Tetap Tunggu BPOM

TRIBUNWOW.COM - Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am Sholeh mengumumkan hasil kajian terhadap vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Jumat (8/1/2021).

Diketahui pemerintah menetapkan program vaksinasi pada 14 Januari 2021 mendatang.

Baca juga: Tokoh Agama Termasuk Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Wiku Adisasmito

Sementara itu masyarakat menantikan fatwa dari MUI dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Asrorun menyebutkan fatwa terkait vaksin sudah dibahas sejak awal oleh MUI.

"Dalam perspektif hukum Islam, halal dan tayib (baik) itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan tentang produk vaksin, termasuk vaksin produksi Sinovac," kata Asrorun Ni'am Sholeh.

Ia menyebut Komisi Fatwa lebih banyak fokus kepada aspek kehalalan produk vaksin.

Asrorun menjelaskan proses kajian diawali dari audit yang dilakukan tim dari MUI.

Tim ini telah memeriksa komposisi serta proses produksi vaksin di Sinovac.

"Dari mana diperoleh sumber informasi? Dari proses auditing yang dilakukan tim auditor MUI bersama Komisi Fatwa mulai dari pengumpulan informasi dari ingredient hingga proses produksi," kata Asrorun.

"Mulai dari proses produksinya di China hingga proses filling di Biofarma Bandung," paparnya.

Tim Audit kemudian membawa hasil kajian tersebut ke Komisi Fatwa.

Baca juga: Setelah Jokowi yang Jadi Penerima Pertama Vaksin Corona, Tokoh NU hingga Najwa Shihab Siap Menyusul

Asrorun menyebut sempat terjadi pembahasan panjang tentang hasil kajian itu.

"Kemudian tadi proses pembahasan cukup panjang selama dua jam," terang Asrorun.

"Akhirnya menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac, China ini memenuhi standar halal dan suci," tegasnya.

Meskipun vaksin Covid-19 buatan Sinovac sudah dinyatakan halal, Asrorun mengingatkan masih ada peninjauan dari BPOM yang perlu dipertimbangkan.

Ia mengimbau sebaiknya menunggu keputusan dari BPOM selaku otoritas yang mengawasi penggunaan vaksin.

"Tetapi untuk kepentingan ketayiban yang akan berdampak kepada hukum boleh atau tidaknya menggunakan vaksin produksi Sinovac ini, tergantung pada penjelasan dan ketetapan dari pihak yang memiliki otoritas," jelas Asrorun.

"Di dalam hal ini adalah BPOM yang sedang melakukan kajian intensif guna menjamin quality, safety, dan efikasi," tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Tokoh Agama Termasuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut ada penambahan kelompok prioritas penerima vaksin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Diketahui pemerintah berencana melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada pekan kedua Januari 2021.

Baca juga: Setelah Jokowi yang Jadi Penerima Pertama Vaksin Corona, Tokoh NU hingga Najwa Shihab Siap Menyusul

Menurut Wiku, Satgas Covid-19 sudah memetakan kelompok yang menjadi prioritas penerima vaksin.

"Akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku Adisasmito.

Selain pejabat publik dan tenaga kesehatan (nakes), tokoh agama di daerah juga akan menjadi prioritas penerima vaksin tahap pertama.

"Kelompok satu adalah pejabat publik pusat dan daerah. Kelompok dua yaitu pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci dari institusi kesehatan di daerah," papar Wiku.

"Kelompok tiga yaitu tokoh agama di daerah," katanya.

Wiku menjelaskan ketiga kelompok ini dipilih untuk menjadi contoh dalam program vaksinasi.

Selain itu, mereka diyakini dapat membantu meyakinkan masyarakat akan kegunaan vaksin.

Baca juga: Ingatkan Klaster Covid-19 Paling Besar dari Sektor Keagamaan, Doni Monardo: Banyak Tokoh Agama Wafat

"Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia," terang Wiku.

"Sekaligus momen untuk mengajak masyarakat untuk tidak ragu divaksinasi," lanjut dia.

Setelah kelompok prioritas, vaksin akan diberikan kepada masyarakat umum.

Sementara ini pemerintah memetakan proses vaksinasi dilakukan sampai bulan Maret mendatang.

"Selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat secara bertahap," ungkap Wiku.

Wiku kemudian menjelaskan ada kelompok masyarakat yang kini juga masuk dalam prioritas, yakni lanjut usia (lansia).

"Penambahan populasi penerima vaksin gratis oleh pemerintah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak dan kesehatan kepada seluruh golongan masyarakat demi mencapai kekebalan komunitas atau kelompok," terangnya.

Ia menjelaskan alasan pemilihan kelompok tersebut adalah agar dapat menyesuaikan dengan target sasaran dan meminimalisasi efek samping yang mungkin muncul. (TribunWow.com/Brigitta)