Blusukan Mensos Risma di Jakarta Tuai Kritik, Pengamat: Kalau di DKI Itu Tugas Gubernur Lah

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau dikenal dengan Risma.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Kamis (7/1/2021).

Diketahui Risma melakukan aksi blusukan ke sejumlah kawasan di DKI Jakarta dan menemui masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Bantah Risma Pencitraan Blusukan demi Maju di Pilpres 2024, KSP: Mau Bekerja Baik Kok Direcokin

Namun aksi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Agus Pambagio.

"Terkait dengan kegiatan Mensos yang blusukan ke daerah-daerah kumuh di Jakarta dan di tempat-tempat lain," kata Agus Pambagio.

"Menurut saya itu suatu langkah yang tidak perlu," komentarnya.

Ia menyebut aksi blusukan itu seharusnya dilakukan kepala daerah setempat.

Seperti aksi blusukan di wilayah DKI Jakarta, Agus menilai, seharusnya dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Tugas Mensos yang dikerjakan sekarang, blusukan itu, sebenarnya tugas kepala daerah," terang Agus.

"Kalau di DKI, itu tugas gubernur, lah," lanjut dia.

Ia menyebut tugas Menteri Sosial seharusnya lebih kepada membuat kebijakan.

Baca juga: Mensos Risma Dituduh Pencitraan Gara-gara Blusukan, Pengamat: Enggak Salah, Mereka Cuma Bosan Saja

Agus kemudian memberi saran bahwa ada hal genting yang harusnya mulai dikerjakan Risma, yakni memastikan data orang miskin.

Ia menyinggung semrawutnya data tersebut dapat menjadi celah untuk korupsi.

"Yang lebih penting, saya sarankan kepada Bu Mensos bereskan data orang miskin yang sampai hari ini menjadi amburadul," papar Agus.

"Itu menjadi lahan korupsi, karena datanya tidak betul," katanya.

Agus memberi contoh pengalaman yang terjadi di tempat tinggalnya saat pembagian bantuan sosial (bansos) tahun lalu.

"Saya ambil contoh, di RW saya ini kemarin tahun lalu waktu bansos, kita bekerja untuk mendata ulang. Datanya jadi, kita kirim ke Mensos, dan bantuannya sesuai dengan jumlah orang miskin di wilayah RW saya," kata Agus.

"Tapi hari ini terima dari kantor pos bahwa data orang miskinnya kembali ke data 2015. Yang awalnya kemarin data itu 380 sekian, sekarang kembali ke 85," ungkapnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Mensos Risma Dituduh Pencitraan Gara-gara Blusukan

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menanggapi aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau akrab dikenal Risma.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Rabu (6/1/2021).

Diketahui Risma kerap melakukan aksi blusukan ke berbagai wilayah di DKI Jakarta sejak dilantik sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: 3 Fakta Aksi Blusukan Risma, dari Tawaran Mensos Ditolak Warga hingga Tabiat Penghuni Kolong Flyover

Meskipun begitu, sejumlah kritik dilontarkan terhadap aksi Risma, termasuk tuduhan pencitraan.

Menanggapi hal itu, Hendri memahami kemungkinan apa yang dilakukan Risma adalah untuk memperkenalkan diri di Jakarta, sesuai kedudukannya yang berkantor di ibu kota saat ini.

"Pertanyaannya Risma perlu enggak (blusukan)? Ya, mungkin perlu, orang dia di Jakarta. Dia Wali Kota Surabaya, itu (blusukan) harus dilakukan untuk memperkenalkan diri," komentar Hendri Satrio.

"Apalagi kalau ditanya ke Bu Risma, 'Kantorku di Jakarta, ya blusukan-nya di Jakarta dulu'. Jadi enggak ada yang salah dengan itu," terangnya.

Hendri menilai tidak perlu buru-buru mengecap aksi Risma sebagai pencitraan.

Pasalnya aksi blusukan telah populer sejak pertama kali dilakukan Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, serta kepala daerah lainnya.

"Tapi kalau saran saya, kenapa langsung ada tuduhan ini pencitraan," kata Hendri.

"Soalnya Bu Risma enggak mengubah model-model blusukan. Cara-cara begini 'kan sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak Ahok," lanjutnya.

"Banyak pemimpin daerah juga melakukan ini," tambah pengamat politik ini.

Baca juga: Soal Mensos Risma Blusukan, Aria Bima: Apa Perlu Setingkat Wali Kota Surabaya Butuh Pencitraan?

Hendri menyebut tuduhan pencitraan mungkin dilakukan karena banyak kepala daerah yang telah melakukan aksi serupa.

Ia menyarankan Risma melakukan suatu aksi yang berbeda daripada blusukan.

"Makanya begitu dilakukan lagi, (muncul tuduhan) 'Nyontek ini, pencitraan pasti'," ucap Hendri.

"Jadi kalau mau ada hal yang berbeda, lakukan yang berbeda," saran dia.

Hendri menyinggung kebijakan Risma yang menjadi sorotan adalah saat penutupan kawasan lokalisasi Dolly di Surabaya.

Ia menyebut aksi serupa dapat dilakukan, mengingat wewenang Risma sebagai Menteri Sosial saat ini.

Selain itu, ia menyinggung tanggung jawab yang dititipkan Presiden Jokowi kepada Risma, yakni menanggulangi persoalan bantuan sosial (bansos).

Mengenai aksi blusukan yang dilakukan Risma, Hendri menilai tidak ada yang salah.

"Ada yang salah enggak dengan apa yang dilakukan Bu Risma? Enggak ada, cuma mereka bosan saja," komentar dosen komunikasi politik ini.

"Begitu lagi, mestinya ganti, lah," tambah Hendri. (TribunWow.com/Brigitta)