Terkini Nasional
Sebut Blusukan Risma Ada Pesan yang Disampaikan, Pengamat Politik: Sangat Keras, Menyindir Anies
Aksi blusukan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini di DKI Jakarta menuai pro dan kontra, tidak sedikit menyebut sebagai pencitraan.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Aksi blusukan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini di DKI Jakarta menuai pro dan kontra.
Meski banyak yang memberikan pujian, tidak sedikit juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Risma dan menyebutnya sebagai pencitraan.
Sementara itu menurut pengamat politik Ujang Komarudin, aksi Risma turun ke jalan hingga ke gorong-gorong bawah jembatan memberikan pesan tersendiri.

Baca juga: Sebut Blusukan Risma sebagai Manuver Politik, Pengamat: Bisa Didukung Menjadi Gubernur DKI di 2022
Baca juga: Blusukan Risma Disebut Pencintraan dan Cari Popularitas, Aria Bima: Apakah Bu Risma Masih Butuh Itu?
Menurutnya, pesan tersebut khususnya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DkI Jakarta dan lebih khususnya lagi adalah kepada Gubernur Anies Baswedan.
"Ketika blusukan itu kan ada pesan yang akan disampaikan oleh Risma," ujar Ujang Komarudin, dilansir dari acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Kamis (7/1/2021).
Ujang mengatakan bahwa secara tidak langsung tindakan dari Risma tersebut memberikan kritik ataupun tamparan kepada Pemprov DKI.
Dengan begitu, menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pemprov DKI terkait persoalan sosial di Ibu Kota masih banyak yang belum diselesaikan.
"Misalnya ini lho Pak Anies misalkan kok ada banyak tempat-tempat kumuh di Jakarta, masih banyak keranjang-keranjang kemisikinan. Itu kritik, itu tajam sekali sebenarnya," katanya.
"Jadi blusukan itu bermakna politik sangat keras, katakanlah menyindir Anies," jelasnya.
Baca juga: Gelandangan Banyak Muncul setelah Risma Rajin Blusukan ke Jakarta, bahkan Berasal dari Luar Ibu Kota
Meski dinilai tidak ada salahnya yang dilakukan Risma lantaran masih berkaitan dengan bidang kerjanya di Kemensos, Ujang tetap menyebut agak berlebihan.
Terlebih dikatakannya tidak ada koordinasi dengan pemegang kekusaan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah wali kota maupun gubernur.
"Padahal kalau kita mau bekerja dengan benar, maka harusnya Kemensos atau menterinya berkoordinasi dengan Pemkot, dengan Wali Kota untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota," pungkasnya.
Sebut Bisa Didukung Menjadi Gubernur DKI
Dalam kesempatan sama, Ujang menyebut bahwa aksi yang dilakukan Risma merupakan bagian dari manuver politik.
Menurutnya sudah menjadi kebutuhan seorang politisi untuk melakukan manuver politik dalam menjalankan tugasnya.