Setuju FPI Dibubarkan, Pakar Politik: Bubarkan juga Ormas Lain yang Sweeping, Pemalak, Tukang Parkir

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan banyak organisasi masyarakat (ormas) yang kerap sewenang-wenang dan bertindak layaknya aparat keamanan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Kamis (31/12/2020).

Diketahui pemerintah menetapkan pemberhentian segara aktivitas dan penggunaan atribut yang berkaitan dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai ormas sejak Juni 2019.

Baca juga: Singgung Dugaan Anti-Pancasila, Pakar Pertanyakan Alasan FPI Tak Perpanjang Izin: Publik Harus Tahu

Alasan lain yang disampaikan adalah FPI kerap bersikap sewenang-wenang melakukan razia di tengah masyarakat dan menimbulkan kegaduhan lainnya.

Menanggapi alasan tersebut, Adi mengaku setuju ormas yang bertindak semacam ini dibubarkan, termasuk FPI.

"Kalaupun toh ada ormas-ormas onar ada sweeping, setuju saya (FPI) dibubarkan," komentar Adi Prayitno.

"Bukan hanya FPI yang suka onar, suka meresahkan masyarakat," singgungnya.

Adi menyebut banyak ormas bertindak serupa yang kerap mengganggu ketertiban masyarakat.

Ia menilai pembubaran FPI dapat menjadi momentum untuk membersihkan ormas serupa yang bersikap sewenang-wenang di tengah warga.

"Banyak ormas-ormas yang jadi tukang parkir segala macam, sampai sekarang tidak ditertibkan," kata Adi.

"Artinya pembubaran FPI ini justru akan menjadi momentum," jelasnya.

Baca juga: FPI Buat Front Persatuan Islam, Tak Mau Daftarkan Ormas ke Pemerintah: Buang-buang Energi

Diketahui alasan lain FPI dilarang berkegiatan adalah karena surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi tidak diperpanjang sejak hangus pada Juni 2019 lalu.

Maka dari itu, FPI dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan aktivitas apapun.

Adi menilai ini adalah kesempatan yang baik untuk membubarkan ormas lain yang tidak tertib secara hukum.

"SKT-SKT organisasi yang tidak ada juga dibubarkan," saran pengamat politik tersebut.