Terkini Nasional
Komnas HAM Akui Belum Jelas Pemilik 7 Proyektil di TKP Penembakan Laskar, Antara Polisi atau FPI
Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan barang bukti kasus penembakan laskar FPI masih perlu pemeriksaan.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menjelaskan barang bukti kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) masih perlu pemeriksaan.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan Breaking News di Kompas TV, Senin (28/12/2020).
Diketahui enam laskar FPI tewas ditembak saat mengawal pemimpin mereka, Habib Rizieq Shihab, di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 pada 7 Desember 2020 lalu.
Baca juga: Soal Hoaks FPI Dibubarkan, Refly Harun: Jangan-jangan Memang Dibuat tapi Bocor?
Mereka diduga mengancam aparat kepolisian dengan senjata api dan senjata tajam.
Anam menyebutkan Komnas HAM menemukan 7 proyektil peluru di tempat kejadian perkara (TKP) yang belum diketahui berasal dari pihak mana dan siapa pembuatnya.
"Soal proyektil itu terkait pistol rakitan atau tidak, itu harus uji balistik," papar Choirul Anam.
Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM menunjukkan selongsong peluru yang ditemukan terdiri dari 3 yang masih utuh dan 2 pecahan bagian belakang.
Menurut Anam, dari hasil temuan itu belum dapat disimpulkan apapun.
"Jadi belum kita simpulkan, kita cuma menyampaikan di sini bahwa kami menemukan sekian proyektil dan sekian selongsong peluru," kata Anam.
Baca juga: Tak akan Lagi Memanggil, Polri Sebut Keluarga Laskar FPI Berhak Mundur dari Saksi: Dijamin Hukum
Ia menegaskan Komnas HAM masih menyelidiki asal peluru tersebut dibuat.
Menurut Anam, bahkan belum dapat dipastikan apakah peluru tersebut berasal dari senjata rakitan atau pabrik.
Ia menyebutkan Komnas HAM masih akan menyelidiki hal itu dengan melibatkan ahli balistik.
"Nantinya masih ada proses berikutnya untuk menguji itu, apakah itu keluar dari rakitan atau keluar dari pabrikan, kita tidak tahu," kata Anam.
"Itu yang butuh proses berikutnya," jelas dia.
Anam menambahkan, pihaknya berharap penyelidikan dapat berjalan transparan dan akuntabel agar dapat segera diketahui masyarakat luas.
