Breaking News:

PKM Dosen Universitas Pamulang Bahas Dampak UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan, Pengaruhi Investasi

Grand Q Hotel yang berlokasi di Gorontalo, bermaksud mengetahui tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

HO
DAMPAK BERLAKUNYA UU OMNIBUS LAW CLUSTER PERPAJAKAN PADA GRAND Q HOTEL DI GORONTALO 

TRIBUNWOW.COM - Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang mencoba mengulas soal dampak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law cluster perpajakan pada Grand Q Hotel di Gorontalo.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 5 Oktober 2020 lalu telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Selanjutnya pada 2 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Sejak ditandatangani oleh Jokowi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi diberlakukan.

UU Cipta Kerja yang telah berlaku ini lantas dianggap perlu untuk dipahami para pelaku usaha.

Terlebih, dalam klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-undang No 11  Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Grand Q Hotel yang berlokasi di Gorontalo, bermaksud mengetahui tentang Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama mengenai dampak atas perpajakannya.

Sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada Sabtu (12/12/2020), Dosen Program Studi Sarjana Akuntansi di antaranya Thom Deutmar Londo Doaly, Alexander Raphael, Fina Ratnasari dan I Ketut Wenten, serta bantuan sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam penyelengaraan kegiatan PKM secara online kepada management dan pegawai PT. Gorontalo Wisata Mandiri (Grand Q Hotel – Gorontalo).

Sebagai sambutan awal, Thom Deutmar Londo Doaly selaku ketua pelaksana PKM menyampaikan bahwa UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi UU no 11 tahun 2020.

Materi UU Cipta Lapangan Kerja mencakup 78 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal.
UU Cipta Lapangan Kerja tersebut memiliki berbagai tujuan, antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja serta penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan ekosistem investasi.

Secara khusus, UU Cipta Lapangan Kerja bermanfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing investasi, dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Salah satu klaster dalam UU Cipta kerja adalah klaster perpajakan merupakan bagian dari Bab Kemudahan Berusaha yang mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Pihak management team Grand Q Hotel – Gorontalo juga telah menantikan dan mengapresiasi pelaksanaan PKM ini.

Purwanto Gunawan selaku General Manager Grand Q Hotel turut memberikan sambutan dan aktif terlibat dalam diskusi terkait aktivitas perpajakan yang dihadapi oleh Grand Q Hotel.

Alexander Raphael selaku narasumber utama menyampaikan materi UU Cipta kerja klaster perpajakan terkait UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh).
Paparannya menjelaskan bagaimana peran UU Cipta Kerja mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum, hingga menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Selanjutnya, Thom Deutmar Londo Doaly menyampaikan materi UU Cipta kerja klaster perpajakan terkait UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang diatur dalam pasal 112 UU no 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Peserta PKM secara aktif bertanya terlibat diskusi dengan kedua narasumber.

Bahkan General Manager Grand Q Hotel, Purwanto Gunawan, yang sedari awal mengikuti pemaparan materi kedua narasumber ikut bertanya dan berdiskusi mengenai aktivitas perpajakan terkini yang dihadapi Grand Q Hotel.

Sesi terakhir ditutup dengan ringkasan oleh Moderator Fina Ratnasari.

Dijelaskannya, UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan dapat meningkatkan pendanaan dan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. (*)

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved