Pemerintah Berencana Subsidi Vaksin Covid-19 Setengah Penduduk Indonesia? Ini Penjelasan BUMN

TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan rencana pemerintah menambah jumlah presentase vaksin Covid-19 yang ditanggung pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Bisnis, Senin (14/12/2020).

Diketahui sebelumnya pemerintah berencana menambah kuota vaksin yang dijamin, dari 107 juta menjadi 182 juta orang, yakni naik sebanyak 20 persen.

Baca juga: Jawaban soal Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin ke Semua Orang: Penghasilan Negara Tidak Cukup

Dengan demikian total masyarakat yang dijamin menerima vaksin gratis sebanyak 50 persen.

Arya Sinulingga menjelaskan wacana itu dapat terbentuk melalui upaya bekerja sama dengan para pelaku usaha.

"Tanggapan mereka bagus," ungkap Arya Sinulingga.

"Ini 'kan lagi bencana pandemi, kita tahu bahwa situasi memang tidak hanya bencana nasional, seluruh dunia mengalami ini," ungkitnya.

Ia menjelaskan upaya kerja sama dan gotong royong lazim dilakukan di tengah masa sulit seperti saat ini.

Arya menjelaskan pihaknya telah mengajukan permintaan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan wacana ini.

"Kita tahu juga bahwa kalau bencana muncul yang namanya gotong royong dari semua pihak, semua stakeholder ikut juga untuk memberikan dukungan dan bantuan," jelasnya.

Baca juga: Mama Rieta Amilia Terkena Covid-19, Ibunda Nagita Slavina Rasakan Pegal Malam Haari setelah Divaksin

Arya menjelaskan Kementerian BUMN bertanggung jawab terhadap pengadaan vaksin mandiri, sedangkan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk program vaksin gratis.

Diketahui vaksin gratis diprioritaskan untuk kelompok yang rentan terpapar Virus Corona.

"Ini 'kan untuk pengadaan vaksin. Kami 'kan dari BUMN ditugaskan untuk mengurus yang namanya (vaksin) mandiri," kata Arya.

Arya menjelaskan alasan pihak BUMN mengajak para pelaku usaha adalah demi pertumbuhan bisnis mereka sendiri.

Para pemilik bisnis ini akan diminta mengadakan program vaksinasi bagi para karyawannya.

"Maka yang kami ajak bersama adalah para pengusaha. Mereka 'kan punya karyawan-karyawati," papar Arya.

"Jadi kita ajak mereka, karena kalau karyawan mereka bisa divaksin 'kan memengaruhi bisnis mereka juga," lanjutnya.

"Jadi kita ajak mereka, para pengusaha, untuk ikut gotong-royong pengadaan vaksin untuk karyawannya," jelas Arya.

Lihat videonya mulai menit 1.30:

Tenaga Kesehatan Prioritas Penerima Vaksin Sinovac

Sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 atau Virus Corona jenis Sinovac sudah tiba di Indonesia, Minggu (6/12/2020).

Pemerintah memprioritasnya vaksinasi akan dilakukan pada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang memiliki risiko tinggi tertular Covid-19.

Diansir TribunWow.com, Kabiro Hukum dan Pembinaan Ikatakan Dokter Indonesia (IDI), dr. HN, Nazar mengaku siap namun dirinya memberikan syarat kepada pemerintah.

Baca juga: Jubir Vaksinasi Pastikan Pemerintah akan Berikan Vaksin Covid-19 yang Aman untuk Masyarakat

Baca juga: Daftar 5 Negara yang Beri Persetujuan Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Pfizer dan BioNTech

Dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Minggu (13/12/2020), Nazar menyadari bahwa memang tenagas kesehatan membutuhkan vaksinasi supaya memastikan aman ketika berhubungan dengan pasien Covid-19.

Oleh karenanya, ia mendukung rencana pemerintah yang menjadikan tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima vaksin.

"Dari sisi tenaga kesehatan tugas melakukan vaksinasi atau imunisasi itu adalah bagian yang melekat dari tugas kami, itu tidak akan ada penolakan tidak akan ada keraguan untuk menerima vaksin tersebut," kata Nazar.

"Karena sebagai petugas yang akan memberikan vaksinasi jelas dia harus terlindungi dulu," akunya.

Meski mengaku siap, dirinya tetap memberikan syarat yang mutlak dan harus dipenuhi.

Nazar mewakili IDI meminta kepada pemerintah untuk yang pertama adalah menjamin keamanan dari vaksin asal China itu.

Mulai dari berstandar WHO hingga teruji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Siap, untuk itu siap tetapi siap koma tentu yang akan kami terima itu juga berarti yang akan kami delivery tentu harus sama dengan syarat," ungkap Nazar.

"Syaratnnya tentu yang pertama jelas sudah teruji, jelas berstandar WHO dan jelas otoritas domestik kita yaitu adanya emergency use authorization Badan POM," jelasnya.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Ingin Disuntik Vaksin Covid-19 Bersamaan dengan Rakyat: Jangan Berburuk Sangka

Dengan begitu, dirinya bersama tenaga kesehatan lainnya merasa tidak akan ada lagi keraguan terhadap vaksin tersebut dan tentuna siap untuk disuntikkan.

Termasuk merasa yakin untuk memberikannya kepada masyarakat umum.

"Kalau sudah seperti itu kita siap menerima dan siap men-delivery," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)