Breaking News:

UU Cipta Kerja

Agus Trihatmoko soal UU Cipta Kerja: Draf RPP Perizinan Usaha di Daerah Sebaiknya Ditinjau Kembali

Pelaku UMKM  akan tetap mengalami kesulitan dalam hal perizinan seperti sebelum UU Cipta Kerja tersebut diundangkan.

Editor: Claudia Noventa
Dok Pribadi Dr. R. Agus Trihatmoko (Ekonom Universitas Surakarta)
Dr. R. Agus Trihatmoko/Ekonom Universitas Surakarta 

TRIBUNWOW.COM - Perizinan usaha dalam rencana pelaksanaan UU Cipta Kerja belum lah sesuai harapan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah sendiri yaitu menciptakan kemudahan iklim investasi bagi pelaku usaha di Indonesia.

Faktor perizinanan usaha tetap akan menjadi hambatan siginifkan bagi pelaku usaha, khususnya investor baru, baik bagi UMKM maupun usaha besar.

Menyimak Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Usaha di Daerah (27 Movember, 2020), masih menampilkan sistem birokrasi yang justru merumitkan implementasi dilapangan pada saat perizinan usaha diterapkan nantinya.

Terminologi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) memang sangat baik dan menjanjikan.

Baca juga: Dipengaruhi 2 Orang Ini, Jokowi Ungkap Alasan Tak Temui Massa Demo UU Cipta Kerja, Justru ke Kalteng

Namun demikian dalam pratik birokrasi nantinnya proses perizinan justru berpotensi belum dapat memperlancar terbitnya Nomer Induk Berusaha (NIB) yang diurus oleh pelaku usaha.

Pelaku UMKM  akan tetap mengalami kesulitan dalam hal perizinan seperti sebelum UU Cipta Kerja tersebut diundangkan.

Pada umumnya dalam hal memperoleh Surat Layak Fungsi (SLF) tempat usaha, oleh karena berbiaya mahal dan rumit, sementara itu RPP Perizinan Usaha masih mewajibkan SLF menjadi syarat untuk memperoleh NIB.

Misalnya, banyak pelaku usaha sewa tempat operasi usaha di Gedung atau Ruko yang belum memiliki SLF.

Demikian juga bagi usaha rumahan (home industry),  misalnya, kerajinan, produksi-kecil, perdagangan dan jasa, atau lainnya, ‘apakah’ perlu SLF.

Berikutnya tentang sertifikasi usaha atau Sertifikat Standar, dalam RPP tersebut belum menjelaskan ‘bagaimana, seperti apa dan berapa lama’ prosesnya, serta bagi klaster usaha yang seperti ‘apa’.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved