Sebut Ada Kejanggalan Yayasan Menhan soal Ekspor Benur, Budi Setyarso: Sebenarnya Saling Berkaitan

TRIBUNWOW.COM - Jurnalis senior Budi Setyarso mengungkapkan adanya kejanggalan dalam izin ekspor bibit lobster atau benur yang menyeret nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dalam kasus suap.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne, Selasa (1/12/2020).

Diketahui sebelumnya Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan menerima suap terkait izin ekspor benur.

Baca juga: Di ILC, Fahri Hamzah Akui Dirinya Bodoh Jadi Eksportir Benur dari Kebijakan Edhy Prabowo

Budi kemudian mengungkapkan hasil penelusurannya sejak izin ekspor tersebut diterbitkan pada Juni lalu.

Ia menyinggung ada sejumlah kejanggalan dalam penerbitan izin ekspor itu, bahkan diduga ada sebuah perusahaan eksportir terafiliasi dengan yayasan milik Kementerian Pertahanan.

Diketahui Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, yakni partai yang sama dengan Edhy Prabowo.

"Ada juga kejanggalan di waktu itu yang sebenarnya saling berkaitan," ungkit Budi Setyarso.

Sebelumnya ia menyebutkan sejumlah perusahaan eksportir yang mendapat izin ekspor benur diduga terafiliasi dengan partai dan tokoh-tokoh tertentu.

"Tidak hanya partai, bahkan ada satu perusahaan yang terafiliasi dengan Yayasan Kementerian Pertahanan, yang kita tahu Kementerian Pertahanan ini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra, partai tempat Pak Edhy Prabowo menjadi wakil ketua umum," ungkapnya.

Baca juga: Karni Ilyas Bingung Ngabalin Lolos dalam Kasus Edhy Prabowo, Novel Baswedan: Bukan karena Pejabat

Budi mengaku liputannya sejak bulan Juli lalu turut menyisipkan saran kepada KKP.

Namun sejak laporan itu dibuat, tidak pernah ada tanggapan dan perbaikan positif dari kementerian tersebut.

"Ketika liputan pada bulan Juli itu terbit, sebetulnya kami sudah memberikan semacam opini, saran-saran perbaikan buat tata kelola di ekspor lobster ini," tutur Budi.

"Kenyataannya sama sekali justru tidak ada perbaikan," lanjutnya.

Tidak hanya itu, sejak liputannya diterbitkan Budi mengaku mendapat informasi dari para eksportir.

"Kami justru mendapatkan laporan dari pelaku-pelaku eksportir," jelasnya.

"Bahkan kami mendapat laporan yang cukup detail, bagaimana ada sebuah asosiasi eksportir yang mereka di-endorse oleh staf khususnya Pak Menteri Edhy untuk memonopoli jasa pengangkutan dari Indonesia ke Vietnam," ungkapnya.

Lihat videonya mulai menit 16.00:

Qodari Sebut Ketakutan Prabowo Subianto

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer memberikan pandangannya terkait calon pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kalautan dan Perikanan (KKP).

Seperti yang diketahui, Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari Menteri KKP pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi benur atau benih lobster.

Sedang untuk sementara jabatan tersebut diisi oleh ad interim Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Immanuel Ebenezer Sebut Ucapannya Terbukti soal Menteri Inisial P

Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka Kasus Ekspor Benur, Susi: Sedih Saja Saya karena Lobster Besar Jadi Tidak Ada

Dilansir TribunWow.com dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Jumat (27/11/2020), M Qodari melihat bahwa pengganti Edhy Prabowo akan tetap dari Gerindra.

M Qodari langsung menyebut ada tiga nama yang berpeluang mengisi pos menteri KKP.

Mereka adalah yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum Gerindra, yakni Fadli Zon, Sandiaga Uno, dan Sugiono.

"Kalau bicara analitikal sebetulnya namanya harusnya mengerucut kepada Sandiaga Uno ya, kalau Fadli Zon lebih kepada harapan hati saya," ujar M Qodari.

Secara pribadi, ia mengakui berharap Fadli Zon yang mendapatkan kesempatan tersebut.

Alasannya menurutnya adalah untuk melihat kinerja Fadli Zon ketika menjabat sebagai seorang eksekutif.

Karena di satu sisi, Fadli Zon dikenal menjadi tokoh yang kerap memberikan kritik dan sorotan terhadap pemerintah.

"Karena Bang Fadli Zon ini adalah orang yang sangat getol mengkritik pemerintahan dan sangat fasih, akan sangat menarik untuk melihat Bung Fadli menjadi seorang menteri menjalankan tugas eksekutif," katanya.

"Dan kemudian membuktikan omongannya itu bahwa dia bisa lebih baik dibandingkan dengan menteri-menteri yang selama ini dikritik," imbuh M Qodari.

Baca juga: Hasil Suap Edhy Prabowo Rp 3,4 Miliar Dipakai Beli Barang Mewah Buat sang Istri? Ini Penjelasan KPK

Meski begitu, M Qodari menyadari kecil kemungkinan bagi Fadli Zon untuk bergabung di dalam pemerintahan.

"Akan tetapi agak sulit bagi Fadli Zon untuk digeser jadi menteri karena selama ini dia sudah terlanjur ditugaskan katakanlah merawat dukungan dari kelompok-kelompok yang kritis terhadap Pak Jokowi," ungkapnya.

"Dan saya kira agak takut juga Pak Prabowo bahwa sejarah Edhy Prabowo akan terulang pada Sugiono," jelasnya.

Oleh karenanya, M Qodari menyebut nama yang paling berpeluang adalah Sandiaga Uno yang notabene merupakan pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Dengan kekayaan yang dimiliki, Sandiaga Uno diyakini tidak akan terjerumus dalam kasus korupsi.

"Saya berani menyebut nama Sandiaga Uno karena Sandiaga Uno ini orang yang sudah terlanjur amat sangat kaya," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)