FPI Tolak Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab oleh Satpol PP, Pangdam Jaya: Emang Dia Siapa?

TRIBUNWOW.COM - Pangdam Jaya, Mayjen, Dudung Abdurrahman, tanggapi kritikan yang ditujukkan kepada dirinya maupun institusi TNI.

Hal itu menyusul tindakan dari TNI yang ikut turun tangan dalam menertibkan baliho atau spanduk terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Senin (23/11/2020), Dudung menyakini bahwa pihak yang mengkritik jauh lebih sedikit ketimbang yang memberikan apresiasi dan dukungan.

Baca juga: Haris Azhar Sebut Pencopotan Baliho Habib Rizieq Bukan Tupoksi TNI: Adakah Situasi Mengkhawatirkan?

Baca juga: Jusuf Kalla Mengerti Aksi yang Dilakukan Massa Habib Rizieq: Karena Ada Kekosongan Kepemimpinan

Dudung juga mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengkritik itu tidak mengetahui secara jelas bagaimana yang sebenarnya terjadi.

"Kritikan itu paling sedikit, yang mendukungnya banyak," ujar Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurrahman

"Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho itu," jelasnya.

Menurutnya, persoalan penurunan baliho Habib Rizieq sudah mulai ditertibkan sejak dua bulan lalu yang dilakukan oleh oleh Satpol PP.

Namun disebutnya bahwa saat itu justru mendapatkan hadangan dari pihak FPI.

Atas dasar itulah dirinya memerintahkan anggotanya untuk membantu Satpol PP maupun pihak kepolisian dalam menertibkan baliho liar Habib Rizieq.

"Penurunan baliho itu sudah dua bulan yang lalu dilakukan. Satpol PP, polisi dan TNI bersama-sama kita lakukan," kata Dudung.

"Kemudian karena yang menurunkannya Satpol PP, kemudian dihadang oleh FPI kemudian didemo suruh masang lagi, emang dia ini siapa, organisasi apa?," tegasnya.

Baca juga: Spanduk Habib Rizieq Dicopot Paksa, FPI Minta Keadilan: Baliho Revolusi Mental juga Diturunkan

Dudung meminta kepada Satpol PP yang notabene merupakan organisasi pemerintah yang jelas, harusnya tidak perlu takut dengan organisasi masyarakat, termasuk FPI. 

Menurutnya, atas dasar untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, termasuk dirasa sudah diperlukan, TNI akhirnya harusnya turun tangan.

"(Organiasasi) pemerintah yang jelas-jelas Satpol PP kok. Pemerintah itu jelas organisasinya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka," ungkapnya.

"Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan yang membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar," tegas Dudung menutup.