Terkini Nasional
Jokowi Jawab Isu Reshuffle dan Anggapan Tak Berani Ganti Menteri dari Parpol: Bisa Aja Minggu Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Seperti yang diketahui, isu reshuffle terus berkembang sejak Jokowi meluapkan kemarahannya kepada para menteri, pada Juni 2020 lalu.
Dilansir TribunWow.com, Jokowi menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk mengganti menterinya yang dianggap tidak bekerja secara maksimal.

Baca juga: Habib Idrus Doakan Jokowi dan Megawati Berumur Pendek, Ahmad Sahroni: Ceramahlah yang Menyejukan
Baca juga: Akui Prediksinya Meleset soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Refly Harun: Setelah Pilkada 2020
Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan para menteri untuk bekerja secara extra ordinary.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Rosi 'KompasTV', Senin (16/11/2020).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mulanya mengakui bahwa kabinetnya saat ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan kabinet periode sebelumnya.
Namun penilaian tersebut diambil khusus berdasarkan kerja tim, bukan per individu.
"Kita melihat performa dari para menteri ini kan kerja tim, bukan kerja individu-individu," ujar Jokowi.
"Ya ini lebih baik kalau dilihat kerja tim. Artinya menteri-menteri ini dalam kerja tim lebih baik, tapi kan tidak hanya itu KPI kita," jelasnya.
Jokowi lantas menjawab soal rencana reshuffle.
Presiden asal Solo, Jawa Tengah itu menegaskan bahwa keputusan reshuffle atau tidaknya dan kapan akan dilakukannya reshuffle itu tetap berada di tangannya.
"Bisa saja, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan," tegasnya.
Baca juga: Jokowi Mania Rilis Usul 9 Menteri agar Direshuffle, Refly Harun: Patut Dipertimbangkan Presiden
Lebih lanjut, Jokowi membantah bahwa hak prerogatifnya tersebut menjadi pengecualian terhadap menteri-menteri yang berlatar belakang dari partai politik, termasuk juga ketua umumnya.
Seperti yang diketahui, pada periode kedua ini, Jokowi memiliki 17 menteri yang berasal dari parpol, dan 3 di antaranya merupakan ketua umum partai.
Yakni Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga menjadi Ketum Gerindra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merupakan ketum Golkar dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sebagai menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.