Breaking News:

Terkini Nasional

Ditanya Akbar Faizal Pernah 'Ngadu' ke DPR, Refly Harun Justru Sindir: Sadar Tidak Mewakili Rakyat?

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan sindiran terhadap DPR yang dianggapnya kurang mewakili aspirasi rakyat.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
Youtube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan perbedaan yang cukup terlihat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari periode pertama dengan kedua atau saat ini, dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (6/9/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan sindiran terhadap DPR yang dianggapnya kurang mewakili aspirasi rakyat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (2/11/2020).

Awalnya hal tersebut disinggung mantan anggota DPR Akbar Faizal.

Pakar hukum Refly Harun mengungkapkan dirinya pernah dikira kubu Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014, diunggah Senin (2/11/2020).
Pakar hukum Refly Harun mengungkapkan dirinya pernah dikira kubu Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014, diunggah Senin (2/11/2020). (Capture YouTube Akbar Faisal Uncensored)

Baca juga: Sindir Henry Subiakto soal Mengkritik Pemerintah, Refly Harun: Baru Belajar Pengantar Ilmu Hukum Ya?

Ia menanyakan apakah Refly Harun pernah mengadukan aspirasinya melalui DPR.

"Kita 'kan warga negara, kita punya perwakilan bernama anggota DPR. Apakah problem-problem ini Anda sudah pernah bawa ke DPR?" tanya Akbar Faizal.

Refly lalu menjelaskan upaya menyampaikan aspirasi yang dapat dilakukan melalui DPR.

Mengenai dirinya sendiri pernah mengadukan suatu masalah ke DPR, Refly justru memberikan sindiran.

"Ada dua, yang melakukan itu warga negara, yang kedua institusi," papar Refly Harun.

"Saya tanya ke DPR-nya. DPR sadar enggak kalau mewakili kepentingan rakyatnya? Saya khawatir jangan-jangan dia enggak sadar," sindirnya.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana proses kerja di DPR yang terbagi antara kinerja pribadi dengan pandangan fraksi.

"DPR itu 'kan ada individual performance, ada group performance," jelas pakar hukum tersebut.

"Group performance ini 'kan ada partai dan fraksi. Tapi 'kan secara individual dia mewakili kepentingan rakyat," tambahnya.

Baca juga: Terseret Kasus Gus Nur, Refly Harun Bakal Diperiksa? Polisi: Siapapun yang Terlibat akan Dipanggil

Menurut Refly, seharusnya sebagai individu anggota DPR menyadari perannya sebagai wakil rakyat.

Ia mengibaratkan dirinya memiliki masalah dan hendak mengadu ke anggota DPR di daerah pemilihannya (dapil).

"Enggak peduli apakah rakyat itu memilih atau enggak, yang penting kalau saya berasal dari dapil Jakarta Barat, boleh dong ngadu ke dia?" singgung Refly.

"Nah itu, sadar enggak teman-teman DPR itu? Jangan-jangan dia merasa enggak sadar," sindirnya lagi.

Refly mengkritik kemungkinan anggota DPR tersebut justru tidak sadar bahwa dirinya wajib menyampaikan aduan itu.

"Ketika misalnya ada rakyat yang datang, 'Pak, saya orang Jakarta Barat, saya begini begini.' Paling dia mengatakan, 'Oh gitu ya? Ya, kamu lapor dong ke polisi', jangan-jangan begitu," ungkit Refly Harun.

Lihat videonya mulai menit 52.00:

Refly Harun Diminta Nilai Kementerian Paling Baik dan Buruk

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan penilaiannya terhadap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (2/11/2020).

Diketahui sebelumnya Refly Harun sempat memberikan penilaian kurang baik terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.

Baca juga: Najwa Shihab Kalahkan Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani, Jadi Wanita Paling Dikagumi di Indonesia

Ia mengaku sempat memberikan nilai di bawah enam untuk periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Periode ini kedua ini sangat mengecewakan. Saya berharap Presiden Jokowi ini 'kan tidak ada beban, dia akan mencari the dream team, tapi ternyata enggak," komentar Refly Harun.

Mantan anggota DPR Akbar Faizal lalu menyinggung penilaian untuk jajaran kabinet pada pemerintahan Jokowi.

"Kalau menurut pengamatan secara acak, yang paling bermasalah kalau kita bicara kementerian Jokowi, itu apa yang paling bermasalah?" tanya Akbar Faizal.

"Kalau ada yang berprestasi, kira-kira apa yang berprestasi?" tambahnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah KTT LUar Biasa G20
Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah KTT LUar Biasa G20 (Youtube/Sekretariat Presiden)

Refly Harun lalu memberikan kriteria penilaian bagi kementerian yang bernaung di bawah Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, dalam aspek hukum pemerintahan Jokowi belum meraih prestasi memuaskan.

"Kalau secara acak, selalu kita kaitkan dengan tiga besar. Hukum, politik, dan ekonomi," jelas pakar hukum tersebut.

"Kalau dari sisi hukum, sampai sekarang saya belum melihat ada garis penegakan hukum yang benar yang membuat negara kita betul-betul hitam putih soal penegakan hukum," papar Refly.

Baca juga: Masinton Sebut Negara Tak Boleh Represif, Refly Harun dan Haris Azhar Kompak: Normatif Prakteknya?

Ia menyebutkan penilaian itu sama baik pada periode pertama maupun kedua.

Dalam aspek berikutnya, Refly menilai secara ekonomi justru terjadi kemunduran.

Ia kemudian menyinggung sosok Sri Mulyani yang menyerahkan jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia demi mengisi posisi Menteri Keuangan.

"Saya khawatir orang seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani itu betul-betul 'diperah' ilmunya untuk jungkir balik, kira-kira begitu," komentar Refly.

"Bagaimana mengakomodasikan sebuah konsep yang barangkali dari sisi ilmunya udah enggak masuk, dari sisi disiplin anggaran dan lain sebagainya," lanjutnya.

Refly menambahkan, dirinya menilai pembangunan ekonomi saat ini semakin mengalami kemerosotan.

"Ketika 2014 saya masih memuji ekonomi, 2020 ini rasanya susah di bidang mana yang kita anggap berhasil pembangunan ekonomi, apalagi ada Covid-19," tandas pengamat politik tersebut. (TribunWow.com/Brigitta)

Tags:
Akbar FaizalDPRRefly HarunYouTube
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved