Soroti Sikap Menteri yang Punya Tujuan 2024, Politikus PDIP Sebut Sembunyi di Balik UU Cipta Kerja

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDIP Kapitra Ampera memberikan sorotan kepada menteri yang tidak bersikap profesional dan mempunyai tujuan lain selain untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Kapitra Ampera menilai ada pihak-pihak tertentu yang tidak sabar menunggu kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapakannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Muncul Isu Ada Menteri yang sedang Bermanuver untuk Pilpres 2024, Politisi PDIP Ingatkan Jokowi

Baca juga: Survei Elektabilitas Pilpres 2024: Ganjar Teratas dan Terus Meningkat, Disusul Prabowo lalu Anies

Dalam kesempatan itu Kapitra Ampera mengaku menyayangkan kondisi itu, di tengah tuntutan untuk bekerja secara profesional dalam mengatasi persoalan di Tanah Air.

Mulai dari pandemi Covid-19, yang berakibat pada krisis kesehatan dan ekonomi hingga masalah-masalah penegakan hukum dan demokrasi.

"Ada sekelompok orang yang tidak sabar menunggu 2024, sehingga mereka menginginkan visi dan misi mereka sendiri untuk mengelola negara," ujar Kapitra Ampera.

Dirinya juga menyayangkan sikap dari partai politik, khususnya yang berkoalisi dengan pemerintahan.

Menurutnya, mereka seperti terdiam dan tidak berada di pihak pemerintah dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

"Kita melihat, banyak partai politik di dalam pemerintah bukanlah membuat pemerintah lebih kuat, bukanlah membuat pemerintah lebih solid, sehingga visi dan misi itu dapat dimengerti dan dicerna oleh masyarakat secara luas," jelasnya.

"Tetapi justru dengan ada reaksi masyarakat, partai-partai politik yang ada di dalam kabinet itu sendiri tidak memberikan kontribusi apapun bagaimana mencairkan suasana atau memberikan pemahaman kepada masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Bakal Demo Besar-besaran 1 November: Sampai Menang

Ia pun mencontohkan kasus yang tengah hangat, yakni gejolak dari masyarakat yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Contohnya seperti Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tidak ada tokoh partai politik pendukung yang bicara substansi dan tujuan dari UU itu dibuat."

Sebaliknya, Kapitra Ampera menilai ada partai politik yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Tetapi ada kelompok-kelompok dari partai politik pendukung yang disinyalir, yang diduga bermain di kedua kaki, juga mencoba menggiring opini itu secara tidak langsung untuk menggoyahkan kekuasaan presiden," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.50