Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Dilansir TribunWow.com,  dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020), Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya.

Baca juga: Tuai Polemik, Mahfud MD Ungkap UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan karena Ini: Zaman Saya Pernah

Simak videonya mulai menit awal:

Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Jokowi: Tak Enak di Telinga

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo membacakan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, terkait tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin.

Survei yang dirilis per Selasa (20/10/2020) tersebut juga menandakan satu tahun masa pemerintahan Jokowi.

Dilansir TribunWow.com, Gatot mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei itu, membuktikan lebih banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, khususnya dalam masa satu tahun ini.

 Dikatakannya bahwa yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu sebanyak 52,5 persen.

Itu artinya mayoritas sudah kehilangan kercayaan terhadap pemerintahan Jokowi.

Gatot mengaku sudah mengingatkan sejak dua bulan lalu yang tertuang dalam maklumat KAMI.

Baca juga: Tak Takut meski Aktivis KAMI Ditangkap, Gatot: Bukan Sombong, Tapi karena Saya Mantan Panglima TNI

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

"Dan inilah hasilnya sekarang ini yang sudah kami ingatkan dengan cara-cara yang transparan," ujar Gatot, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).

"Akhirnya sekarang kalau kita lihat survei dari Kompas (20 Oktober 2020), di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam berbagai aspek sudah di bawah 52 persen," ujar Gatot.

Sementara itu jika dirinci dalam setiap aspek, tidak kepuasan tertinggi yang terjadi pada penegakan hukum dan ekonomi.

Untuk penegakan hukum akumulasi ketidakpuasan, baik itu tidak puas maupun sangat tidak puas mencapai 64,6 persen.

Sedangkan untuk aspek ekonomi terdapat 55,9 persen tidak puas, terdiri dari 6,2 persen sangat tidak puas dan 49,7 tidak puas.

"Di bidang ekonomi menyatakan bahwa 6,2 persen (sampling) sangat tidak puas dan 49,7 persen tidak puas atau akumulasinya mencapai 55,9 persen," jelasnya.

"Di bidang politik dan keamanan yang tidak puas sebesar 52,3 persen di mana menyatakan sangat tidak puas 6 persen dan tidak puas 46,3 persen."

Baca juga: Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dapat Jamuan, Boyamin Bandingkan Perlakuan Penangkapan Aktivis KAMI

"Demikian juga penegakan hukum, sebesar 64,6 persen di mana 10,2 persen menyatakan sangat tidak puas dan 54,4 persen menyatakan tidak puas."

"Hanya dalam kesejahteraan sosial saja sebanyak 45,5 persen," pungkasnya.

Oleh karenanya setelah melihat hasil survei tersebut, Gatot berharap bisa menjadi patokan untuk perbaikan ke depannya.

"Mungkin tidak enak di telinga, tapi ini semuanya dikandungmaksudkan kami ingin bangsa ini cepat kembali pulih dan cepat maju," kata Gatot.

"Karena yang kami rasakan kami sampaikan adalah hati nurani rakyat dan ini sekarang masih ada demo juga, itulah mereka hati nurani rakyat, bukan KAMI yang menunggangi demo," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)