Mahfud MD: Besok Kalau Pak Gatot Jadi Presiden Pasti Ada yang Mengatakan Enggak Ngerti Pancasila

TRIBUNWOW.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menyakini bahwa andaikan nanti Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menjadi presiden RI maka tak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti-Pancasila.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD mulanya mengatakan bahwa tudingan anti-Pancasila tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Menurutnya, semua pemimpin di Indonesia selalu mendapat tudingan tidak paham dengan Pancasila.

Bahkan dikatakannya tidak terkecuali dengan pemerintahan pada era presiden pertama, Ir. Soekarno yang notabene merupakan seorang proklamator sekaligus penggagas dasar negara itu sendiri.

"Banyak orang mengatakan 'Wah pemerintah sekarang ini enggak beres. Tidak mengerti Pancasila'," ujar Mahfud MD.

"Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila," jelasnya.

Mahfud MD mengatakan sebelum ditujukkan kepada Jokowi, tudingan anti-Pancasila sudah pernah dialami oleh Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menambahkan bahwa kebanyakan tudingan tersebut membuat mereka memutuskan meletakkan jabatannya, karena tidak hanya tudingan, melainkan sudah diikuti oleh aksi massa.

"Bung Karno jatuh karena dituduh tidak ngerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila, katanya 'Wah itu komunis'," kata Mahfud MD.

"Sesudah itu katanya Pak Harto bagus. Jatuh karena dituduh melanggar Pancasila."

"BJ Habibie orang hebat, didemo selama pemerintahannya, lalu dituduh tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timor Timor, dibilang anti-NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila."

"Gus Dur sama, habis dia, didemo katanya enggak bisa melaksanakan Pancasila. Jatuh dia,"

"Mbak Mega dituduh 'Wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan UUD 1945'. Di demo masa pemerintahannya."

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Tak terkecuali SBY yang merupakan presiden dengan periode memimpin dua kali juga ikut merasakan tudingan miring tersebut.

"Pak SBY iya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara 'Anda mau ndak mengeluarkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar. Ini pemerintah Anda melanggar Pancasila."

Melihat pengalaman-pengalaman tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menyakini bahwa siapapun orangnya yang akan memimpin Indonesia selalu diterpa isu ini.

Dirinya pun mencontohkan Gatot Nurmantyo, Ekonom Senior Rizal Ramli, Kepala KSP Moeldoko hingga dirinya sendiri.

"Sekarang juga sama dituduh begitu, besok kalau Pak Gatot jadi presiden pasti sama akan ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," ungkapnya.

"Kalau Rizal Ramli atau saya, atau Pak Moeldoko, Pak Karni jadi presiden pasti ada orang mengatakan anti-Pancasila," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.30

Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Baca juga: UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan jika Penuhi Syarat Berikut, Ini Kata Mahfud MD: Zaman Saya Pernah

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)