Ditanya Najwa Shihab, Ma'ruf Amin Akui Tak Dilibatkan Jokowi Bahas Reshuffle: Saya Belum Tahu

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan tidak akan segan mengambil langkah reshuffle jika memang diperlukan.

Ancaman itu ia lontarkan kepada jajaran kabinetnya yang dirasa tidak tanggap menangani situasi darurat pandemi Covid-19.

Setelah berulang kali marah, pernyataan Jokowi ini dinilai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Kita semua berspekulasi diganti atau tidak, diganti atau tidak," komentarnya.

Pakar politik itu menilai sudah bukan saatnya lagi reshuffle menjadi sekadar ancaman, tetapi harus ditegaskan dalam suatu keputusan.

Ia menambahkan, meskipun reshuffle tidak jadi dilakukan, harus ada evaluasi khusus.

Baca juga: Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng

"Saya rasa, kalau berbasis komunikasi publik ini, memang sudah selayaknya kali ini dilakukan keputusan. Kalau memang mau diganti, itu hak prerogatif presiden," papar Effendi.

"Kalau tidak, kita lakukan perbaikan mendasar," tambah dia.

Ia memberi contoh pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.

Kemenkes banyak disorot terkait perannya dalam penanganan Covid-19.

Meskipun tidak menunjuk satu tokoh yang harus bertanggung jawab, ia menilai harus ada perbaikan mendasar di Kemenkes.

"Saya mau langsung saja memberi contoh. Misalnya Kementerian Kesehatan," ungkap Effendi.

Ia menilai Kemenkes seakan terputus kerja sama dengan institusi terkait, seperti para ahli epidemiolog, virolog, pakar kesehatan masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menanggulangi Covid-19.

"Saya tidak akan menyebut nama-nama tertentu, tapi untuk perbaikan, misalnya perlu jelas kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan Council Kedokteran Indonesia yang harus ditegakkan berdasarkan undang-undang yang ada," papar Effendi. (TribunWow.com/Brigitta)