Ditanya Najwa Shihab, Ma'ruf Amin Akui Tak Dilibatkan Jokowi Bahas Reshuffle: Saya Belum Tahu

TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan wacana perombakan kabinet (reshuffle) memang belum dibahas dengan dirinya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Catatan Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, diunggah Selasa (20/10/2020).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan wacana reshuffle terhadap jajaran menterinya.

Baca juga: Ingatkan Jokowi Dipilih karena Nawacita, YLBHI Sindir Kasus HAM: Orang Bisa Mati tanpa Penjelasan

Hal itu lalu diungkit presenter Najwa Shihab.

"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak?" tanya Najwa Shihab.

Ma'ruf menjelaskan hal itu merupakan kewenangan presiden.

"Itu yang saya belum tahu. Itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja," jawab Maruf Amin.

"Itu 'kan hak prerogatif presiden," tambahnya.

Najwa lalu mengungkit peran sang wakil presiden dalam menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu ia singgung mengingat pemerintahan Jokowoi-Ma'ruf sudah berjalan satu tahun sejak dilantik 20 Oktober 2019 lalu.

"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi kinerja menteri-menteri selama setahun ini?" singgung Najwa.

Baca juga: Isu Reshuffle, Refly Harun Sebut 1 Menteri Diduga Titipan JK: Mungkin Bagian Endorsement Jusuf Kalla

Ma'ruf kembali membenarkan hal tersebut karena evaluasi kinerja kabinet memang belum dilaksanakan.

"Belum ada, memang belum dilakukan evaluasi karena itu data-datanya akan (dikumpulkan) oleh presiden," terang tokoh ulama tersebut.

Ia lalu menjelaskan bagaimana proses dirinya terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk terkait reshuffle.

"Biasanya kalau ada hal yang penting baru diajak bicara. Tentu saya sebagai wapres memberikan saran-saran," terang Ma'ruf.

"Tapi seluruh hal yang menyangkut soal reshuffle itu 'kan hak prerogatif presiden," tambah mantan Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Dalam tayangan yang sama, Ma'ruf menjawab tudingan dirinya jarang tampil di depan publik.

Tidak hanya itu, tokoh agama ini bahkan dinilai kurang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Menanggapi hal itu, Ma'ruf berpendapat hal yang lebih penting adalah tugasnya dalam membantu pekerjaan presiden.

"Sebab orang melihat itu bekerja atau tidak bekerja hanya dari statement, pernyataan ke publik. Padahal tidak semua pekerjaan itu harus di-statement kepada publik," kata Ma'ruf.

"Tetapi dikerjakan, memberikan bantuan support, memberikan solusi, memberikan pandangan yang kemudian menjadi satu kebijakan bersama," tambah ulama tersebut.

Lihat videonya mulai menit 5.00:

Effendi Gazali Sebut Isu Reshuffle Tak Ada Kepastian

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali turut menanggapi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Rabu (20/10/2020).

Diketahui sebelumnya Jokowi sempat menyebutkan wacana merombak kabinet (reshuffle), terutama terkait penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Maruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Menanggapi hal itu, Effendi menyinggung ancaman itu tidak hanya dilontarkan sekali-dua kali, melainkan tiga kali dalam pidato kemarahan Jokowi.

"Ini sudah tiga kali lebih setidaknya catatan saya bahwa Bapak Presiden itu marah, 18 Juni, 13 Juli, dan 27 Juli," papar Effendi Gazali.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan tidak akan segan mengambil langkah reshuffle jika memang diperlukan.

Ancaman itu ia lontarkan kepada jajaran kabinetnya yang dirasa tidak tanggap menangani situasi darurat pandemi Covid-19.

Setelah berulang kali marah, pernyataan Jokowi ini dinilai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Kita semua berspekulasi diganti atau tidak, diganti atau tidak," komentarnya.

Pakar politik itu menilai sudah bukan saatnya lagi reshuffle menjadi sekadar ancaman, tetapi harus ditegaskan dalam suatu keputusan.

Ia menambahkan, meskipun reshuffle tidak jadi dilakukan, harus ada evaluasi khusus.

Baca juga: Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf Amin, Ini Isi Orasi BEM SI, Turut Sindir UU Cipta Kerja: Negeri Dongeng

"Saya rasa, kalau berbasis komunikasi publik ini, memang sudah selayaknya kali ini dilakukan keputusan. Kalau memang mau diganti, itu hak prerogatif presiden," papar Effendi.

"Kalau tidak, kita lakukan perbaikan mendasar," tambah dia.

Ia memberi contoh pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.

Kemenkes banyak disorot terkait perannya dalam penanganan Covid-19.

Meskipun tidak menunjuk satu tokoh yang harus bertanggung jawab, ia menilai harus ada perbaikan mendasar di Kemenkes.

"Saya mau langsung saja memberi contoh. Misalnya Kementerian Kesehatan," ungkap Effendi.

Ia menilai Kemenkes seakan terputus kerja sama dengan institusi terkait, seperti para ahli epidemiolog, virolog, pakar kesehatan masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menanggulangi Covid-19.

"Saya tidak akan menyebut nama-nama tertentu, tapi untuk perbaikan, misalnya perlu jelas kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan Council Kedokteran Indonesia yang harus ditegakkan berdasarkan undang-undang yang ada," papar Effendi. (TribunWow.com/Brigitta)