UU Cipta Kerja
Buka Dialog UU Cipta Kerja, Mahfud MD Tetap Persilakan Demo: Lari-lari di Tengah Hujan Kan Bagus
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi aksi penolakan yang berkelanjutan terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Atri Wahyu Mukti
Dalam tayangan yang sama, sebelumnya Mahfud menerangkan akan ada sejumlah aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Dalam proses penciptaan aturan tersebut, akan dibuat ruang dialog dengan masyarakat.
"Tentu dialog itu dibuka. Pertama kalau mau yang PP (Peraturan Pemerintah) masih terbuka untuk hal-hal yang sifatnya masih menjadi perbedaan tafsir," terang Mahfud.
"Dituangkan saja nanti bagaimana di Peraturan Pemerintah," lanjutnya.
Ia menjelaskan masih ada banyak cara untuk menyesuaikan penerapan UU Cipta Kerja yang menuai kontroversi dan gelombang penolakan dari masyarakat tersebut.
"Lalu nanti setiap menteri terkait, yang tanah urusan tanah, yang perhubungan urusan perhubungan, nanti akan membuat Permen (Peraturan Menteri) sendiri-sendiri terkait omnibus law itu. Lalu ada Perkada (Peraturan Kepala Daerah)," papar Mahfud.
Lihat videonya mulai menit 7.30:
Ungkap Bocoran Demo Berlangsung sampai 28 Oktober
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan rencana pemerintah dalam menghadapi demo oleh aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (15/10/2020).
Diketahui sejak Rabu (7/10/2020) demo menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berlangsung di berbagai wilayah.
Baca juga: Ragukan Viral Pendemo Dipukul, Dicukur, dan Dijemur Polisi, Mahfud MD: Ya Coba Videonya Diberi Saya
Hal tersebut kemudian disinggung presenter Rosiana Silalahi.
"Soal undang-undang omnibus law ini tampaknya ada keinginan ini dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, maka gerakan-gerakan demosntrasi itu akan terus berlangsung," ungkit Rosi.