Terkini Nasional
Pada Karni Ilyas, Gatot Nurmantyo Ngaku KAMI Ingin Bertemu dengan Jokowi: Belum Ada Tanggapan
Gatot Nurmantyo mengakui bahwa pihaknya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengakui bahwa pihaknya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkapkan Gatot Nurmantyo dalam channel YouTube Karni Ilyas Club yang tayang pada Jumat (16/10/2020).
Mulanya, Gatot menegaskan bahwa KAMI dibentuk untuk menyampaikan tuntutan rakyat pada pemerintah.
Baca juga: KAMI Bahaya bagi Pemerintah Jokowi? Mahfud MD Justru Ragukan Sikap Kritis dari Gatot Nurmantyo dkk
"KAMI itu lahir setelah tiga bulan kita diskusi dengan kelompok-kelompok, kemudian yang intinya bahwa tuntutan yang akan kita sampaikan adalah suara hati rakyat."
"Apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat itu menjadi tuntutan kami," jelas Gatot.
Selain mencoba menyampaikan tuntutan rakyat, KAMI juga mempelajari masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Jadi semua tuntutan-tuntutan itu, jadi kami belajar masalah, belanja masalah kemudian kita diskusikan dengan data-data yang ada dengan datanya seperti ini, menyuarakan suara hati rakyat," ungkapnya.
Menanggapi itu, Presenter Karni Ilyas lantas bertanya apakah benar bahwa KAMI merupakan oposisi pemerintah.
Mendengar itu, Gatot hanya menjawab bahwa itu tergantung bagaimana orang menilai KAMI.
"Ya tapi terkesan ini karena ditunjukan pemerintah yang sah, terkesan ini oposisi," tanya Karni.
"Oposisi itu tidak tergantung orang memandang KAMI," jawab Gatot.
Baca juga: Sebut Pemerintah Selalu Cari Kambing Hitam Demo, Refly Harun: Kali Ini KAMI dan Gatot Nurmantyo
Meski demikian, ia menegaskan bahwa KAMI bukan bermaksud untuk beroposisi dengan pemerintah.
"Kami menyampaikan pendapat ini baik secara tertulis maupun secara suara, kami berikan pemerintah, lalu kami meminta solusi-solusi yang diberikan."
"Jadi KAMI ini adalah gerakan moral, KAMI tidak akan memposisikan diri sebagai oposisi, kantor publik lah," tegas Gatot.
Terkait tudingan banyak orang yang menyebut KAMI adalah gerakan politik, Gatot lantas membantahnya.
Pasalnya pihaknya tidak bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.
"Orang mengatakan politik, politik memperjuangkan kekuasaan, tapi yang KAMI perjuangkan adalah nilai," katanya.
Lalu, Karni Ilyas bertanya apakah KAMI juga ingin bertemu dengan pihak pemerintah, misalnya Presiden Jokowi.
Gatot langsung mengiyakannya.
Bahkan, KAMI juga sudah menyoroti lembaga negara lainnya.
Baca juga: Gatot Sebut Ada Pengalihan Isu soal Penangkapan Aktivis KAMI: Menyuarakan Kebenaran Itu Lebih Sulit
"Anda enggak berusaha untuk bertemu pemerintah atau presiden sekalian?," tanya Karni Ilyas.
"Dalam menyampaikan ini KAMI juga membuat surat pada DPR, MPR, dan Presiden untuk bisa bertemu untuk menyampaikan ini," jawab Gatot.
Meski demikian, sama sekali belum ada jawaban dari lembaga-lembaga bersangkutan.
"Sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali," lanjut Gatot.
"Dari semua lembaga-lembaga itu?" tanya Karni.
"Iya," jawab Mantan Panglima TNI ini.
Lihat mulai menit ke-7.24:
Gatot Nurmantyo Minta Aktivis Kami Dilepaskan
Sebelumnya, Gatot meminta delapan aktivis KAMI dilepas terkait demo Undang-undang Cipta Kerja.
Gatot menduga ponsel sejumlah anggota KAMI telah diretas sebelum akhirnya diciduk polisi.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Rabu (14/10/2020), Gatot bahkan menduga ponsel para aktivis KAMI sudah digandakan.
Baca juga: Ali Ngabalin Jawab Tudingan Ada Instruksi Jokowi soal Penangkapan Aktivis KAMI terkait Aksi Demo
"KAMI menegaskan bahwa ada indikasi kuat handphone beberapa tokoh KAMI dalam hari-hari terakhir ini diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu sehingga besar kemungkinan disadap atau digandakan (dikloning)," ujar Gatot dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).
Gatot mengungkapkan, hal-hal semacam itu sudah sering terjadi pada aktivis yang kritis pada kekuasaan negara.
"Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," kata dia.
Mantan Panglima TNI ini juga mengungkapkan penolakannya soal tindakan anarkis yang dihubungkan dengan organisasi KAMI.
Gatot menyebut KAMI pihaknya memberi kebebasan pada para pendukung untuk melakukan unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja sebagai hak konstitusi.
"Kecuali memberi kebebasan kepada para pendukungnya untuk bergabung dan membantu pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan," ucapnya.
Baca juga: Tanggapan Ahmad Yani dan Ali Ngabalin soal 8 Tokoh KAMI Ditangkap terkait Demo Tolak UU Cipta Kerja
Sehingga, Gatot meminta polisi agar membebaskan para tokoh KAMI, mulai dari Jumhur Hidayat hingga Syahganda Nainggolan yang terancam Undang-Undang ITE.
Menurut Purnawirawan 60 tahun ini, Undang-Undang ITE sebagai pasal karet.
Ia meminta agar jangan hanya aktivis KAMI yang dibidik, melainkan sejumlah pihak di yang mengumbar ujaran kebencian media sosial.
"Kalaupun UU ITE tersebut mau diterapkan, Polri harus berkeadilan yaitu tidak hanya membidik KAMI saja, sementara banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujian kebencian yang berdimensi SARA tapi Polri berdiam diri," ungkapnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)
Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul Gatot Nurmantyo Duga Ada Peretasan dan Minta Anggota KAMI Dibebaskan
