Terkini Internasional
Warga Protes hingga Adang Mobil Raja, Pemerintah Thailand Keluarkan Dekrit Darurat Larang Kerumunan
Tanggapi serangkaian protes yang terjadi di Bangkok, Pemerintah Thailand mengumumkan dekrit darurat.
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan menuntut pembatasan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Protes hari ini digelar bersamaan dengan kunjungan raja ke sebuah upacara Buddha di Ratchadamnoen Avenue, tempat demonstrasi digelar.
Biasanya ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman dan telah kembali dari negara itu.
Mobil itu melewati massa yang meneriakkan yel-yel dan mengangkat salam tiga jari. Salam tersebut diyakini terinspirasi oleh film-film Hunger Games, yang menggunakan salam itu sebagai simbol persatuan dan penentangan.
Pengunjuk rasa sebelumnya berjanji tidak akan memblokir iring-iringan yang membawa raja dan mereka terbukti menepati janji itu.
Baca juga: Terpaksa Berhenti Jadi Sopir karena Pandemi Corona, Pria Ini Malah Dapat Omzet Jutaan berkat Cacing
Protes Tandingan dari Kelompok Baju Kuning
Kelompok pendukung raja juga menggelar demonstrasi tandingan untuk menunjukkan dukungan kepada monarki.
Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, mereka melakukan unjuk rasa di kawasan yang sama dengan kelompok prodemokrasi, walau berada di titik berbeda.
Kedua kelompok dipisahkan oleh barisan polisi.
Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk rasa prodemokrasi. Menurut sejumlah saksi mata, pemerintah menyamarkan polisi sebagai pengunjuk rasa pendukung raja.
"Kami ingin menunjukkan bahwa kami mencintai raja," kata Sirilak Kasemsawat kepada kantor berita AFP.
Ia menuduh gerakan prodemokrasi hendak "menggulingkan" monarki, tuduhan yang selalu ditepis oleh kelompok prodemokrasi.
"Kami tidak meminta mereka dilengserkan, dilupakan atau tidak dihormati," kata Dear Thatcha, seorang peserta unjuk rasa dari kelompok prodemokrasi.
"Kami meminta mereka berubah bersama kami. Negara kita perlu menyesuaikan diri dengan banya hal, dan monarki adalah salah satu isu yang juga perlu disesuaikan," tambahnya.
Seruan reformasi di tubuh kerajaan merupakan isu sangat sensitif di Thailand, dan mereka yang mengkritik monarki dapat dihukum penjara yang lama.
Selama beberapa bulan terakhir, protes digelar untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu tahun lalu meskipun hasilnya disengketakan.
Sebagian warga juga mendesak reformasi monarki, meskipun seruan tersebut dapat diperkarakan berdasarkan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand. (*)
Artikel ini telah tayang di BBC dengan judul "Thailand umumkan dekrit darurat, 'melarang kerumunan, media dibatasi' menyusul protes 'hadang' kendaraan raja."
