Breaking News:

UU Cipta Kerja

Mahfud MD Bantah Pemerintah Tuding SBY dan AHY Dalangi Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali terjadi pada Selasa (13/10/2020).

Youtube/KompasTV
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam tayangan Youtube Kompas.com, Kamis (8/10/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali terjadi pada Selasa (13/10/2020).

Kali ini aksi demo dilakukan oleh massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) lainnya yang memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Lantas banyak tudingan-tudingan yang muncul sebagai penunggang aksi unjuk rasa tersebut, mulai dari Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia, hingga dari Partai Demokrat yang terdiri dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Benny K Harman viral setelah memilih keluar atau walk out pada rapat pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020). Benny sempat didukung SBY pada Pilkada NTT 2018.
Benny K Harman viral setelah memilih keluar atau walk out pada rapat pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020). Benny sempat didukung SBY pada Pilkada NTT 2018. (Kolase Dpr.go.id/channel YouTube SBY & Demokrat for Indonesia)

Baca juga: Ali Ngabalin Jawab Tudingan Ada Instruksi Jokowi soal Penangkapan Aktivis KAMI terkait Aksi Demo

Baca juga: Andaikan Dirinya Jadi Presiden, Bukan Jokowi, Prabowo Subianto: Saya Selalu Pakai Analogi Sepak Bola

Terlebih Demokrat bersama PKS menjadi dua partai menolak pengesehan RUU Cipta Kerja untuk menjadi sebuah Undang-undang.

Apalagi Demokrat sempat menjadi sorotan lantaran sikap tegasnya memilih walk out dalam persidangan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD lantas membantah bahwa pihaknya memberikan tudingan kepada mereka.

Bantahan tersebut ditegaskan oleh Mahfud MD menyusul ada tudingan khusus dari politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Melalui cuitannya, Andi Arief meminta kepada Mahfud MD ataupun pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi menyusul nama SBY dan AHY ikut dikait-kaitkan sebagai penunggang demo.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis cuitan @AndiArief_, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Beberkan Alasan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja, SBY: Begitu Disahkan Hampir Pasti Terjadi Perlawanan

Hal itu langsung dijawab oleh Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).

Mahfud MD justru mengaku tidak merasa bahwa pemerintah memberikan tudingan kepada pihak Demokrat maupun ke SBY dan AHY.

"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief_? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras."

"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," tulis @mohmahfudmd.

Cuitan Menko Polhukam, Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
Cuitan Menko Polhukam, Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020). (Twitter/@mohmahfudmd)

SBY: Saya Dibeginikan Terus

Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara tentang demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berujung ricuh.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap melalui tayangan di kanal YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, diunggah Senin (12/10/2020).

Diketahui sebelumnya demonstrasi besar-besaran terjadi di depan Istana Negara dan gedung DPR pada Rabu sampai Kamis (7-8/10/2020) lalu.

Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh.
Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Bantah Pukul Mahasiswa UGM agar Mengaku Jadi Provokator Demo UU Cipta Kerja, Polisi: Tidak Ada

Demo penolakan tersebut diinisiasi aliansi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, tetapi kerusuhan yang terjadi disinyalir ditimbulkan oleh kelompok perusuh yang belum diketahui identitasnya.

Setelah itu beredar desas-desus Partai Demokrat dan Keluarga Cikeas (SBY) adalah penyandang dana untuk kelompok perusuh ini.

Saat ditanya tentang hal tersebut, SBY segera membantah.

"Enggak tahu saya. Barangkali nasib saya dibeginikan terus," ujar SBY, mengakui dirinya merasa menjadi kambing hitam dalam peristiwa tersebut.

SBY mengaku ini bukan kali pertama diirnya mendapat tuduhan semacam itu.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku saat itu ia mendapat fitnah yang sama persis, yakni menggerakkan massa untuk berdemo.

"Memang kalau saya ikuti, ya kembali seperti saya alami pada tahun 2015 dulu, saya dituduh dan difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai."

"Sama dengan sekarang, sebuah gerakan unjuk rasa besar," ungkapnya.

SBY menambahkan, ia memahami jika saat ini negara tengah mengalami pergolakan besar-besaran.

Baca juga: Prabowo Subianto Cerita Sempat Terjebak Massa Pendemo UU Cipta Kerja: Anak-anak Ada yang Hormat

Diketahui SBY menjabat sebagai presiden dalam dua periode pemerintahan.

"Saya ini orang tua. Pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah, pemerintahan itu menghadapi banyak masalah," singgung purnawirawan TNI itu.

"Masalah itu harus dipecahkan. Saya dulu begitu, mengalami hal begitu," tambahnya.

Mantan Menko Polsoskam ini mengaku prihatin dengan banyaknya kabar bohong yang beredar akhir-akhir ini, terutama dalam hal UU Cipta Kerja.

"Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoaks, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," ucap SBY.

"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air."

"Andai kata saya punya uang dan tentu uangnya itu banyak, dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga enggak punya niat."

"Tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," tambahnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

(TribunWow/Elfan/Brigita)

Tags:
Mahfud MDSBYAgus Harimurti Yudhoyono (AHY)UU Cipta KerjaOmnibus Law
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved