UU Cipta Kerja
Sempat Terperangkap Massa Demo UU Cipta Kerja, Prabowo: Niatnya Baik, tapi Ada yang Panas-panasin
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal demo penolakan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
"Jadi pada lihat mobil saya. Anak-anak itu ada juga yang hormat," ungkapnya.
Prabowo lalu mengapresiasi para demonstran mahasiswa dan buruh yang berupaya menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja.
"Saya kira mereka itu niatnya baik, tapi ada yang panas-panasin," singgung dia, mengingat demo tersebut disinyalir ditunggangi 'kelompok perusuh'.
Diketahui Partai Gerindra mendukung penuh UU Cipta Kerja.
Prabowo membenarkan hal tersebut dengan menambahkan catatan bahwa tidak seluruh aspek UU Cipta Kerja disetujui.
"Kita mendukung, tapi 'kan kita juga menyaring. Tidak kita dukung begitu. Ada beritanya," tegas Menhan.
"Jadi banyak sekali kita kurangi yang terlalu liberal. Jadi banyak kalangan kita yang juga masih gandrung dengan liberalisme," tambah Prabowo.
Simak videonya:
Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja
Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja.
Tujuh fraksi tersebut adalah dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.
Sedangkan dua lainnya menyatakan menolak hingga memutuskan walk out, yakni Demokrat dan PKS.
Baca juga: Aria Bima Sebut Sikap Demokrat Tak Konsisten saat Tolak UU Cipta Kerja: Udah Keluar Ya Keluar Saja
Baca juga: Sikap Ridwan Kamil, Ganjar dan Anies terkait Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Namun yang menjadi pertanyaan dari netizen atau masyarakat adalah sikap dari Partai Gerindra yang rupanya masuk di dalam tujuh fraksi yang mendukung UU Cipta Kerja.
Padahal di satu sisi, UU Cipta Kerja menuai penolakan besar-besaran dari masyarakat, khususnya para buruh dan pekerja.
Hal itu dibuktikan dengan aksi demo yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air menolak UU Cipta Kerja dan meminta supaya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).