UU Cipta Kerja
Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan
Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja, termasuk Gerindra.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja.
Tujuh fraksi tersebut adalah dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.
Sedangkan dua lainnya menyatakan menolak hingga memutuskan walk out, yakni Demokrat dan PKS.

Baca juga: Aria Bima Sebut Sikap Demokrat Tak Konsisten saat Tolak UU Cipta Kerja: Udah Keluar Ya Keluar Saja
Baca juga: Sikap Ridwan Kamil, Ganjar dan Anies terkait Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Namun yang menjadi pertanyaan dari netizen atau masyarakat adalah sikap dari Partai Gerindra yang rupanya masuk di dalam tujuh fraksi yang mendukung UU Cipta Kerja.
Padahal di satu sisi, UU Cipta Kerja menuai penolakan besar-besaran dari masyarakat, khususnya para buruh dan pekerja.
Hal itu dibuktikan dengan aksi demo yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air menolak UU Cipta Kerja dan meminta supaya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Berbicara Partai Gerindra tentunya tidak terlepas dengan sang ketua umum, Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjadi Menteri Pertahanan.
Dilansir TribunWow.com, netizen banyak yang mempertanyakan sikap dari Gerindra dan Prabowo Subianto yang terlihat sudah berubah sejak masuk ke dalam pemerintahan menjadi Menhan.
Di antaranya disinggung oleh akun @unilubis yang menanyakan keberadaan dari Prabowo sejak menjabat sebagai Menhan.
Dirinya juga menanyakan kabar dan kesehatan dari Prabowo.
Cuitan tersebut kemudian diteruskan atau di mention oleh akun @fuad_pengacara ke akun Twitter Juru Bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, @Dahnilanzar.
Baca juga: Dosen Ini Beri Nilai A pada Mahasiswanya yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Begini Alasannya
Menjawab hal itu, Dahnil Anzar mengatakan bahwa kabar baik untuk Prabowo dan juga dalam kondisi yang sehat.
Sehingga dikatakannya tetap bisa menjalankan tugasnya di Kementerian Perthanan sebagaimana mestinya.
"Alhamdulillah beliau @prabowo sehat walafiat, dan melaksanakan tugas sebagai Menhan sebagaimana mestinya," kata Dahnil Anzar.

Prabow Diundang Langsung oleh Pemerintah AS
Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, dikabarkan akan pergi ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 2020 mendatang.
Prabowo yang pernah dilarang masuk ke AS karena isu hak asasi manusia (HAM), kini justru mendapat undangan langsung oleh pemerintah AS melalui menteri pertahanan mereka, Mark Esper.
Informasi mengenai undangan tersebut disampaikan oleh juru bicara (Jubir) Prabowo, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca juga: Santer Isu Prabowo-Puan untuk Pilpres 2024, Sufmi Dasco Bongkar Hasil Rapat: Nanti Kita Putuskan
Lewat akun Instagram @dahnil_anzar_simanjuntak, ia mengatakan, atasannya itu datang ke negeri Paman Sam guna mendiskusikan soal kerjasama bilateral bidang pertahanan.
Dahnil mengatakan, Prabowo dipastikan akan menghadiri undangan resmi tersebut untuk menjaga kedekatan Indonesia dengan AS.
Berikut adalah caption lengkap yang ditulis oleh Dahnil pada unggahanya, Kamis (8/10/2020).
"Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto *DIUNDANG* oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15-19 Oktober 2020," tulis Dahnil.
"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral bidang pertahanan."
"Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara."
"Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat."
"Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper tersebut," papar politisi Gerindra itu.
Baca juga: Andaikan Gatot Nurmantyo Maju Pilpres 2024, Qodari Sebut Salah Jalur: Paling Potensial Prabowo
Pernah Dilarang ke AS
Dikutip dari bbc.com, 23 Oktober, 2017, Nama Prabowo masuk dalam daftar hitam Amerika karena dirinya dinilai melakukan pelanggaran HAM.
Saat bertugas di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Prabowo menjadi komandan sebuah grup yang bertugas dari 1978-1979.
Lalu Prabowo kembali tersandung kasus di ujung kekuasaan Soeharto.
Kala itu, dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang dituding terlibat penculikan aktivis.
Dikutip dari Kompas.com, Prabowo pernah mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa dirinya masih ditolak untuk mendapatkan visa Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran HAM.
Namun Prabowo membantah semua tudingan akan keterlibatan dirinya dalam kasus pelanggaran HAM tersebut.
Baca juga: Sufmi Dasco Bahas Peluang Anies dan Sandiaga Uno di 2024, Akbar Faizal: Tidak Harus Prabowo Ya?
(TribunWow/Elfan/Anung)