UU Cipta Kerja
Dua Fraksi DPR Tolak UU Cipta Kerja, Aria Bima: Drama Politik Gaya PKS dan Demokrat Ini Sudah Basi
Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima tanggapi aksi dua fraksi di DPR RI, Partai Demokrat dan PKS yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Dilansir TribunWow.com, M Qodari menilai kondisi itu sebagai hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa atau dipertanyakan.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).
Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP
Baca juga: Kader Partai Demokrat dan PKS Dapat Hadiah dari Sebuah Kafe karena Berjasa Tolak UU Cipta Kerja
M Qodari menilai bahwa alasan dua fraksi tersebut menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan memilih walk out dari persidangan adalah bukan berkaitan dengan substansinya.
Dirinya menyinggung soal kondisi politik di Indonesia saat ini antara koalisi dengan oposisi.
Karena seperti yang diketahui bahwa memang Demokrat dan PKS merupakan dua partai yang berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sebetulnya WO tidak WO itu tidak selalui berkaitan substansi atau pandangan ideologis, lebih karena posisi politiknya," ujar M Qodari.
Setelah itu, M Qodari lantas menyamakan dengan apa yang pernah dilakukan oleh PDIP ketika kekuasaan dipegang oleh Demokrat.
Dikatakannya bahwa PDIP juga pernah melakukan walk out dari persidangan DPR dengan menolak kebijakan dari pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Oleh karenanya, ia menilai bukan hal aneh dan baru ketika Demokrat dan PKS melakukan walk out.
"Coba lihat polanya, tahun 2000 berapa itu yang PDIP walk out dari DPR misalnya menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang waktu itu Pak Presidennya Pak SBY," terang M Qodari.
"Jadi sebetulnya ini pola yang berulang," imbuhnya.
Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan
Lebih lanjut, menurutnya ceritanya akan berbeda ketika yang menolak UU Cipta Kerja itu disuarakan oleh fraksi yang berada di koalisi pemerintah.
Dengan begitu maka kualitas dari kebijakan tersebut benar-benar patut untuk dipertanyakan.
"Coba kalau misalnya yang walk out katakanlah Partai Golkar atau PKB, saya kira baru diskusinya baru menarik," ungkapnya.
"Anggota pemerintahan tapi kemudian kok walk out, tapi kalau PKS dan Demokrat walk out ya enggak heran kan bukan bagian dari pemerintahan," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 4.27
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)
