Dua Fraksi DPR Tolak UU Cipta Kerja, Aria Bima: Drama Politik Gaya PKS dan Demokrat Ini Sudah Basi

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima tanggapi aksi dua fraksi di DPR RI, Partai Demokrat dan PKS yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, 7 dari 9 fraksi di parlemen selain Demokrat dan PKS mendukung pengesahan UU Cipta Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Aria Bima mengaku sudah tidak kaget ketika Demokrat dan PKS melakukan sikap penolakan.

Baca juga: M Qodari Sebut Hal Biasa Demokrat dan PKS Walk Out Tolak UU Cipta Kerja: Coba Misal Golkar atau PKB

Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP

Dirinya pun mengatakan bahwa sikap yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS merupakan sebuah drama yang basi.

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).

Aria Bima menilai sikap Demokrat dan PKS yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja hanya karena faktor kondisional bukan karena prinsip.

"Drama politik gaya PKS dan Demokrat ini sudah basi, kalau Omnibus Law itu diterima mungkin dia enggak jadi juga menolak," ujar Aria Bima.

"Maksud saya mau nolak atau tidak kita harus hormati, tetapi kalau menolak karena prinsip kalau menerima karena prinsip," jelasnya.

Terlepas dari UU Cipta Kerja dinilai yang kurang dipahami dari segi prosedur dan substansi oleh masyarakat, Aria Bima meminta kepada Demokrat maupun PKS untuk tidak lantas memanfaatkan situasi apalagi jika sampai melakukan provokasi.

"Kemudian ada hal-hal yang memang pemahaman prosedur dan substansi mungkin sedikit kurang dipahami," katanya.

"Tapi kalau kemudian dikontraskan bahwa Omnibus Law anti wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira kita butuh jangan terlalu prematur menolak, hindari sikap-sikap provokasi," jelasnya.

Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan

Lebih lanjut, dikatakan Aria Bima bahwa harusnya PKS dan Demokrat bisa membantu untuk meluruskan andai memang banyak hoax yang bermunculan terkait UU Cipta Kerja.

Ia menilai lebih salah lagi ketika PKS hanya berdiam atau bahkan ikut membenturkan isu-isu yang tidak benar tersebut.

"Dan tolong Pak Pipin (kader PKS) tahu mana yang hoaks mana yang tidak, Demokrat tahu yang hoaks yang mana, jangan membiarkan," harapnya.

"Atau pasukannya mengaplikasi yang hoaks hoaks. Ini enggak bagus, ini destruktif, bukan kritis," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 6.42

M Qodari Sebut Hal Biasa Demokrat dan PKS Walk Out

Pengamat politik Muhammad Qodari ikut menanggapi terkait sikap walk out dari fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Dilansir TribunWow.com, M Qodari menilai kondisi itu sebagai hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa atau dipertanyakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP

Baca juga: Kader Partai Demokrat dan PKS Dapat Hadiah dari Sebuah Kafe karena Berjasa Tolak UU Cipta Kerja

M Qodari menilai bahwa alasan dua fraksi tersebut menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan memilih walk out dari persidangan adalah bukan berkaitan dengan substansinya.

Dirinya menyinggung soal kondisi politik di Indonesia saat ini antara koalisi dengan oposisi.

Karena seperti yang diketahui bahwa memang Demokrat dan PKS merupakan dua partai yang berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebetulnya WO tidak WO itu tidak selalui berkaitan substansi atau pandangan ideologis, lebih karena posisi politiknya," ujar M Qodari.

Setelah itu, M Qodari lantas menyamakan dengan apa yang pernah dilakukan oleh PDIP ketika kekuasaan dipegang oleh Demokrat.

Dikatakannya bahwa PDIP juga pernah melakukan walk out dari persidangan DPR dengan menolak kebijakan dari pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh karenanya, ia menilai bukan hal aneh dan baru ketika Demokrat dan PKS melakukan walk out.

"Coba lihat polanya, tahun 2000 berapa itu yang PDIP walk out dari DPR misalnya menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang waktu itu Pak Presidennya Pak SBY," terang M Qodari.

"Jadi sebetulnya ini pola yang berulang," imbuhnya.

Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan

Lebih lanjut, menurutnya ceritanya akan berbeda ketika yang menolak UU Cipta Kerja itu disuarakan oleh fraksi yang berada di koalisi pemerintah.

Dengan begitu maka kualitas dari kebijakan tersebut benar-benar patut untuk dipertanyakan.

"Coba kalau misalnya yang walk out katakanlah Partai Golkar atau PKB, saya kira baru diskusinya baru menarik," ungkapnya.

"Anggota pemerintahan tapi kemudian kok walk out, tapi kalau PKS dan Demokrat walk out ya enggak heran kan bukan bagian dari pemerintahan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.27

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)