Breaking News:

UU Cipta Kerja

Demo di Solo Raya Berakhir Ricuh, Pendemo Ada yang Masuk Sumur Sedalam 10 Meter hingga Salah Tangkap

Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja bertajuk #SoloRayaMenggugat terjadi di beberapa titik di Solo Raya, Kamis (8/10/2020).

TribunSolo.com/Adi Surya
Mobil Satpol PP Sukoharjo yang dibakar massa saat demo menolak Omnibus Law di kawasan Tugu Kartasura di Jalan Raya Solo-Semarang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (8/10/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja bertajuk #SoloRayaMenggugat terjadi di beberapa titik di Solo Raya, Kamis (8/10/2020).

Setidaknya, terdapat aksi demo di kawasan Gladag, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, serta di Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Aksi ini pun sontak ramai di media sosial hingga membuat #SoloRayaMenggugat trending di Twitter beberapa waktu lalu.

Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP

Untuk lebih mengetahui aksi demo penolakan UU Cipta Kerja, berikut TribunSolo rangkum 5 faktanya.

1. Ada 6 Tuntutan yang Disuarakan dalam Aksi Solo Raya Gugat Omnibus Law di Gladag Solo.

Setidaknya enam poin tuntutan akan disuarakan dalam Aksi Solo Raya Gugat Omnibus Law.

Cabut UU Cipta Kerja menjadi satu poin yang akan disuarakan dalam aksi itu. 

Berikut enam poin yang akan disuarakan dalam Aksi Solo Raya Gugat Omnibus Law : 

1. Cabut UU Cipta Kerja,

2. Tolak politik upah murah, 

3. Wujudkan reformasi agraria sejati, 

4. Segera sahkan RUU PKS, PRT dan masyarakat adat, 

5. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan hentikan pelanggaran HAM di Papua, dan

6. Mengecam keras tindak kriminalitas dan represifitas dari pemerintah dan aparat keamanan terhadap rakyat yang menolak UU Cipta Kerja, serta segera bebaskan Faqih.

2. Tak Ikut Aksi Tolak UU Cipta Kerja, SBSI Solo Pilih Kaji Ulang.

Aksi mogok nasional dan turun ke jalan menyuarakan aspirasi pengesahan RUU Cipta Kerja tidak dipilih DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kota Solo.

Padahal, mogok nasional selama tiga hari terhitung 6 - 8 Oktober 2020 digaungkan sejumlah serikat buruh di tingkat pusat.

Ketua DPC SBSI 1992 Kota Solo, Endang Setiowati mengatakan pihaknya tidak akan melakukannya meski pusat mengintruksikan.

Alasannya pertimbangan kesehatan mengingat masih merangkaknya kasus Covid-19, khususnya di Kota Solo.

"Kita ada pertimbangan sendiri. Di daerah melihat situasi seperti ini, saat dihantam pandemi, kami akhirnya lebih memprioritaskan dari sisi kesehatan," kata Endang kepada, Kamis (8/10/2020).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Solo
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved