Breaking News:

UU Cipta Kerja

Luhut Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja yang Dipercepat Tak Ada Kaitannya dengan ILC: Tidak Betul Itu

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak membenarkan bahwa alasan pengesahan RUU Cipta Kerja dipercepat untuk menghindari ILC.

Youtube/Indonesia Lawyers Club
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak membenarkan bahwa alasan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dengan tujuan untuk menghindari Indonesia Lawyers Club (ILC). 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak membenarkan bahwa alasan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dengan tujuan untuk menghindari Indonesia Lawyers Club (ILC).

Karena seperti yang diketahui bahwa agenda awal pengesahan UU Cipta Kerja menjadi sebuah Undang-undang akan digelar pada Kamis (8/10/2020).

Namun rupanya pengesahannya dipercepat tiga hari menjadi Senin (5/10/2020), melalui sidang paripurna DPR.

Pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas, Selasa (6/10/2020).
Pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas, Selasa (6/10/2020). (Youtube/Indonesia Lawyers Club)

Baca juga: Tema ILC Diprotes Dianggap Buat Kecewa, Karni Ilyas Klarifikasi Alasannya Tak Bahas UU Cipta Kerja

Dilansir TribunWow.com, Luhut mulanya meluruskan pernyataan dari Karni Ilyas yang menyebut bahwa perumusan UU Cipta Kerja dilakukan secara diam-diam dan begitu cepat.

Menurutnya yang terjadi justru sebaliknya, pembuatan UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka dan dalam proses yang cukup panjang.

"Sebenarnya Pak Karni jangan diberitahu diam-diam, tidak pernah diam-diam. Proses ini sudah panjang, saya masih Menko Polhukam pikirannya sudah ada," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan alasannya segera mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang.

Ia menilai bahwa selama ini dalam dunia kerja belum ada keseimbangan dan juga kurang kompetitif.

Dirinya lantas memastikan bahwa setiap pembuatan undang-undang tentunya selalu mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk dalam UU Cipta Kerja, dalam hal ini adalah para pekerja dan pengusaha.

"Karena kita dianggap satu negara yang tidak kompetitif di kawasan ini. Oleh karena itu kita mencoba melihat keseimbangan, semua berbicara equilibrium," ujar Luhut.

"Tidak ada satu pun pemerintah yang ingin rakyatnya menderita atau buruhnya menderita, dan pengusahanya menderita, tidak," jelas Luhut.

Baca juga: 8 Poin Kelebihan UU Cipta Kerja Versi Pemerintah, Bahas Pekerja Kontrak, Upah hingga Pesangon

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa dalam perancangan UU Cipta Kerja tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

Melainkan dikatakannya juga melibatkan banyak pihak, tidak terkecuali dari para buruh itu sendiri.

"Dan tidak betul ini diam-diam, semua diundang, saya bicara dengan Ibu Ida Fauziah, menteri Ketenagakerja, kami diskusi dan saya juga bicara sama beberapa buruh," ungkapnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved