Pangdam Jaya Sebut Alasan Lain Bubarkan Para Purnawirawan TNI soal KAMI: Ada yang Manfaatkan Situasi

Namun himbauan itu dari Kapolres tidak diinggahkan dan tetap melaksanakan kerumunan-kerumunan itu dan bahkan mendeklarasikan mendukung KAMI.

Karena dihimbau sudah tidak mau, dikatakannya ada tindakan tegas dari Dandim Jakarta Selatan yang memang mempunyai wilayah di Kalibata.

"Sehingga terjadi sedikit keributan, namun bisa kita kendalikan," pungkasnya.

Simak video lengkapnya:

Mahfud MD Sebut Tak Ada Kaitannya dengan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara menanggapi pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menegaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan sikap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sendiri tidak terlalu mempermasalahkan ataupun sampai menolak kemunculan KAMI maupun gerakan-gerakan lainnya.

Selama gerakan tersebut masih dalam batas konstitusi.

Oleh karenanya, Mahfud MD juga membantah ketika pemerintah disebut terganggu atau terancam dengan KAMI sehingga harus mengambil sikap.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (29/9/2020).

"Pemerintah juga tidak pernah resisten dengan KAMI (Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia), itu silakan saja," ujar Mahfud MD.

"Coba saya ingin tahu, siapa pemerintah yang menolak KAMI, enggak ada," tegasnya.

• Beda Argumen dengan Pakar Lain, Refly Harun Akui KAMI Pernah Dituduh Makar: Gatot akan Dilaporkan

Sementara itu terkait adanya pembubaran acara KAMI, Mahfud MD menilai tidak sangkut pautnya dengan pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena merupakan sikap dan respons dari masyarakat lain terhadap KAMI.

Ia menambahkan sebagai hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi.

"Itu kan antar rakyat dengan rakyat saja, dan itu bagus bagi demokrasi," katanya.

Sekali lagi, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak keberadaan KAMI ataupun sampai merasa terancam.

keberadaan KAMI disebutnya tetap ada sisi positifnya dalam proses demokrasi, yakni sebagai penyeimbang atau pengontrol dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.

Ia hanya meminta untuk tidak terprovokasi antara pihakhingga berbuat anarki, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang menuntut untuk tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau pemerintah silahkan kita enggak pernah berkomentar, enggak usah dikomentarin lah, enggak ada gunanya juga, nanti kan dijawab oleh rakyat sendiri," kata Mahfud.

"Pokoknya jangan membuat anarki di situ, mau berbeda pendapat ya berbeda pendapat saja," imbuhnya.

"Kadangkala pemerintah senang juga dengan perbedaan pendapat itu, kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan. Itu demokrasi," tutup mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Simak videonya mulai menit ke- 9.35:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)