Pidato Perdana Jokowi di Sidang PBB: 'No Country Should Be Left Behind'

Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Dinna Prapto Raharja, mengatakan jangkauan keadilan vaksin juga perlu dilakukan dengan kerja sama pemerintahan negara dengan perusahaan.

"Di sini artinya, kita, perlu ada beberapa aspek tambahan, bahwa agenda tersebut bisa didengar oleh pengusaha itu sendiri, karena pemilik lisensi itu di perusahaan," katanya.

Bagaimana negara-negara maju merencanakan keadilan vaksin?

Saat ini dunia sedang berlomba untuk menemukan vaksin Covid-19.

Rusia mengklaim uji coba vaksin Sputnik-V memicu tanda-tanda respons imun pada tubuh relawan, dan berencana menggelar vaksinasi massal Oktober mendatang.

China menyebut telah membuat vaksin yang efektif. Mereka menentukan, pengguna awal produksi vaksin itu adalah personel angkatan bersenjata China.

Namun, tidak satu pun dari dua vaksin tadi masuk daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang vaksin yang sudah melampui tiga uji coba klinis. Tahap itu merupakan uji coba luas terhadap manusia.

Sementara itu, produsen obat asal Inggris, AstraZeneca, pemegang lisensi untuk vaksin yang dikembangkan Oxford University, menggenjot kapasitas produksi.

Mereka juga sepakat memasok 100 juta dosis vaksin untuk Inggris dan sekitar dua miliar dosis untuk orang di seluruh dunia.

Saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan, "Inggris akan menjadi tuan rumah acara vaksin virtual bersama dengan PBB, WHO, dan Afrika Selatan," katanya melalui siaran pers.

Kegiatan ini sebagai kelanjutan dari kesuksesan KTT Vaksin Global yang diselenggarakan oleh Inggris pada bulan Juni.

"Saat kami secara kolektif berhasil mengumpulkan US$8,8 miliar, acara ini akan menyatukan negara-negara dan para mitra internasional untuk berkomitmen dalam memastikan akses global yang adil terhadap vaksin, perawatan, dan pengujian Covid-19 baru," kata Dominic Raab.

Setidaknya 80 negara kaya, termasuk Inggris telah menggagas rencana vaksin global yang mereka beri nama Covax. Tujuan program itu adalah mengumpulkan Rp29 triliun sebelum tahun 2021.

"Kami percaya cara terbaik untuk mengatasi corona adalah dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional," kata juru bicara Kepala Bidang Komunikasi Kedutaan Inggris, John Nickell.

Uang itu diklaim akan digunakan untuk membeli dan mendistribusikan obat-obatan secara adil.